Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Jumat, 20 Nov 2026
x
XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif

JPU Tuntut Larshen Yunus 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Dugaan Pemerasan Rp35 Juta

waktu baca 3 menit
Kamis, 19 Nov 2026 20:55

PEKANBARU, – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Larshen Yunus Naek Simamora alias Larshen Yunus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia terhadap Martin Manoluk.(19/11)

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (18/11/2026). Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada diri Martin hingga korban disebut terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp35 juta.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Mey Ziko, membenarkan tuntutan tersebut saat dikonfirmasi oleh RiauAktual, Kamis (19/11/2026).

“Benar, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,” ujar Mey Ziko.

MATAXPOST
TIADA KEBENARAN YANG MENDUA
VIDEO BERITA
SUMBER VIDEO: YouTube MATA XPOST

Dalam pertimbangan tuntutannya, jaksa menyebut sejumlah keadaan yang memberatkan terdakwa. Di antaranya, Larshen dinilai pernah tersangkut persoalan hukum dan sebelumnya telah dijatuhi pidana percobaan. Jaksa juga menilai perbuatannya meresahkan masyarakat.

Hal lain yang menjadi perhatian JPU adalah dampak ancaman pemberitaan negatif dan pembukaan rahasia terhadap Martin Manoluk.

“Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Akibat ancaman pemberitaan dan membuka rahasia, saksi Martin Manoluk merasa cemas dan takut hingga terpaksa menyetorkan uang Rp35 juta,” jelas Mey.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan. Namun, jaksa menilai keterangan yang disampaikan terdakwa berbelit-belit.

JPU menyatakan Larshen Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman membuka rahasia sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP.

Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa.

Dari Pemberitaan Negatif hingga Uang Rp35 Juta

Berdasarkan uraian dakwaan JPU, perkara ini bermula pada awal Desember 2025, ketika Martin Manoluk masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru.

Saat itu, Martin disebut menemukan sejumlah pemberitaan media daring yang menyerang dirinya dan keluarga terkait tuduhan gaya hidup mewah atau flexing.

Merasa keberatan, Martin kemudian meminta agar pemberitaan tersebut diredam dan dihapus atau diturunkan (take down). Larshen Yunus disebut berjanji menindaklanjuti permintaan itu melalui anggotanya.

Namun, perkembangan berikutnya justru memunculkan persoalan. Martin dihubungi seseorang yang mengaku bernama Aji Panangi. Ia juga menerima 10 tautan pemberitaan negatif disertai tagihan Rp56 juta dengan dalih kemitraan iklan.

Setelah negosiasi, nilai tagihan tersebut turun menjadi Rp35 juta. Akan tetapi, pembayaran tidak kunjung dilakukan.

Dalam dakwaan, JPU mengungkapkan Larshen Yunus kemudian mengirimkan pesan bernada ancaman. Pemberitaan mengenai Martin disebut akan kembali diramaikan apabila uang yang diminta tidak segera disetorkan.

Merasa terancam dan takut, Martin akhirnya menyerahkan uang Rp35 juta melalui anggotanya. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Aji Panangi pada 26 Desember 2025.

Fakta lain yang diungkapkan jaksa dalam persidangan adalah rekening bank dan aplikasi mobile banking atas nama Aji Panangi disebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Larshen Yunus.

Sementara itu, Aji Panangi disebut mengaku tidak pernah meminta uang maupun mengirimkan pesan penagihan kepada Martin. Ironisnya, setelah uang Rp35 juta diterima, pemberitaan yang menyerang Martin justru disebut tetap tidak dihapus.

Kini, perkara tersebut memasuki tahapan pembelaan terdakwa. Nota pledoi akan menjadi kesempatan bagi Larshen Yunus untuk menyampaikan bantahan, argumentasi hukum, maupun tanggapannya terhadap seluruh uraian tuntutan JPU sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x