PEKANBARU,- Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas kurang lebih 338.536 hektare di Provinsi Riau memasuki persoalan hukum yang lebih mendalam.(21/11)
Bukan hanya mengenai penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, tetapi juga menyangkut status aset perusahaan dan kewenangan pemerintah dalam melanjutkan kegiatan operasional melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Persoalan ini semakin penting setelah Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, menyatakan bahwa keberlanjutan operasional RAPP akan ditindaklanjuti melalui BUMN yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah menyebut langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas perusahaan.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah pencabutan izin kehutanan sekaligus memberikan kewenangan kepada negara untuk menggunakan aset industri dan menjalankan bisnis milik PT RAPP?
Pasal 161 Ayat (4) PP 23/2021 Menjadi Titik Krusial
Salah satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian adalah Pasal 161 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa ketika PBPH hapus, seluruh barang tidak bergerak menjadi milik negara, kecuali aset berupa hasil budidaya tanaman.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum penting yang harus diperiksa dalam memahami konsekuensi pencabutan izin RAPP.
Artinya, persoalan kepemilikan aset tidak dapat dijawab hanya dengan menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan tetap menjadi milik swasta. Sebab, terdapat ketentuan khusus yang mengatur peralihan barang tidak bergerak menjadi milik negara ketika PBPH hapus.
Namun, ketentuan tersebut juga tidak dapat ditafsirkan secara serampangan sebagai dasar pengambilalihan seluruh aset dan bisnis perusahaan tanpa melihat klasifikasi, lokasi, hubungan aset dengan areal PBPH, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pertanyaannya, apakah seluruh bangunan, fasilitas permanen, infrastruktur, dan instalasi industri milik RAPP berada di dalam areal PBPH yang dicabut?
Bagaimana dengan kompleks industri pulp dan kertas di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang harus diperiksa status tanah, bangunan, perizinan, dan kepemilikan asetnya secara tersendiri?
Pemerintah perlu membuka data tersebut agar publik mengetahui aset mana yang masuk dalam ketentuan peralihan kepada negara dan aset mana yang tetap berada dalam kepemilikan perusahaan.
Mesin Produksi dan Fasilitas Industri Tidak Bisa Disamaratakan
Persoalan berikutnya adalah status mesin produksi, peralatan industri, kendaraan operasional, instalasi produksi, serta fasilitas penunjang lainnya.
Barang tidak bergerak dan barang bergerak memiliki karakteristik hukum berbeda.
Karena itu, pencabutan PBPH tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menyatakan seluruh mesin produksi, peralatan, kendaraan, dan barang bergerak milik perusahaan otomatis menjadi milik negara.
Pemerintah harus menjelaskan klasifikasi setiap aset, dasar hukum penguasaannya, serta mekanisme apabila aset tersebut akan digunakan oleh BUMN.
Jangan sampai penguasaan kawasan hutan kemudian ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk menggunakan seluruh fasilitas produksi perusahaan.
Menyelamatkan Pekerja Bukan Berarti Mengabaikan Hak Kepemilikan
Alasan pemerintah menjaga keberlangsungan pekerjaan tentu menjadi persoalan penting.
PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhitungkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pascapencabutan izin.
Namun, kepentingan pekerja tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan hak kepemilikan perusahaan.
Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga lapangan pekerjaan dan memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan. Akan tetapi, upaya tersebut tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk mengenai penggunaan aset yang secara hukum masih menjadi milik perusahaan.










































































































Tidak ada komentar