Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

PBPH RAPP Dicabut: Bolehkah BUMN Menggunakan Aset dan Melanjutkan Bisnis Perusahaan?

waktu baca 6 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 16:59

Hak PT RAPP atas aset yang tidak termasuk objek peralihan kepada negara juga tidak boleh diabaikan.

Negara Harus Menjelaskan Dasar Penugasan BUMN

Persoalan lain yang perlu dijelaskan adalah dasar hukum penunjukan BUMN untuk melanjutkan operasional.

Apakah BUMN hanya diberikan kewenangan mengelola kawasan hutan yang sebelumnya menjadi areal konsesi RAPP?

Ataukah penugasan tersebut juga mencakup kegiatan industri pulp dan kertas, termasuk penggunaan pabrik, mesin produksi, instalasi, serta fasilitas pendukungnya?

Jika pemerintah menggunakan ketentuan Pasal 161 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2021 sebagai dasar peralihan barang tidak bergerak kepada negara, apakah sudah ada inventarisasi dan penetapan aset yang menjadi objek peralihan?

Selanjutnya, apakah sudah terdapat keputusan resmi mengenai penugasan BUMN untuk mengoperasikan aset tersebut?

Sebab, peralihan status kepemilikan aset dan pemberian kewenangan kepada BUMN untuk mengelola atau mengoperasikannya merupakan dua persoalan yang harus memiliki kejelasan hukum.

Negara tidak cukup hanya menyampaikan bahwa operasional akan dilanjutkan BUMN dan BUMD. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme tersebut dijalankan.

Lima Pertanyaan yang Harus Dijawab Pemerintah

MataXpost memandang terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penjelasan terbuka dari Satgas PKH, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, serta pihak terkait.

1. Apakah Pasal 161 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2021 menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan status barang tidak bergerak milik RAPP setelah PBPH dicabut?

2. Apakah pemerintah telah melakukan inventarisasi dan klasifikasi aset RAPP, termasuk memisahkan aset di dalam areal PBPH dengan aset di luar areal konsesi?

3. Apakah pabrik pulp dan kertas RAPP di Pangkalan Kerinci termasuk objek peralihan aset berdasarkan ketentuan tersebut, atau masih berada dalam kepemilikan perusahaan?

4. Apa dasar hukum BUMN menggunakan mesin, fasilitas produksi, dan aset industri apabila aset tersebut belum beralih menjadi milik negara?

5. Siapa yang nantinya bertanggung jawab atas hasil produksi, keuntungan usaha, kewajiban perusahaan, serta hak-hak pekerja dan mitra bisnis?

Jangan Sampai Penertiban Kawasan Hutan Menimbulkan Persoalan Hukum Baru

Pencabutan izin PBPH merupakan tindakan administratif yang memiliki konsekuensi hukum. Perusahaan juga tetap berkewajiban memenuhi tanggung jawab pemulihan lingkungan dan kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Namun, penegakan hukum harus berjalan sesuai batas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat aset yang secara sah beralih menjadi milik negara berdasarkan ketentuan hukum, pemerintah tentu dapat menindaklanjuti pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku.

Sebaliknya, apabila terdapat aset yang tidak termasuk objek peralihan, hak kepemilikannya tetap harus dihormati dan dilindungi.

Menyelamatkan pekerja bukan berarti seluruh aset perusahaan dapat digunakan tanpa dasar hukum. Begitu pula pencabutan izin kehutanan tidak otomatis menghapus seluruh hak dan kewajiban hukum perusahaan di luar objek izin yang dicabut.

MataXpost menilai, persoalan RAPP kini bukan hanya tentang siapa yang akan mengelola 338.536 hektare kawasan hutan, tetapi juga mengenai batas antara kewenangan negara, status kepemilikan aset, dan keberlanjutan bisnis industri.

Negara memiliki kewenangan untuk menertibkan kawasan hutan. Namun, penggunaan aset perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha juga harus memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Jangan sampai atas nama kepentingan negara dan keberlangsungan pekerja, batas antara penguasaan kawasan hutan dengan pengambilalihan aset serta bisnis perusahaan menjadi kabur.

Redaksi MataXpost membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Satgas PKH, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, PT RAPP, serta BUMN yang nantinya ditugaskan untuk menjelaskan dasar hukum, mekanisme peralihan aset, dan ruang lingkup operasional yang akan dijalankan.

Redaksi MataXpost akan terus menelusuri status hukum aset dan mekanisme pengelolaan pascapencabutan PBPH RAPP.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x