Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Status BMN di Tualang Dipertanyakan, DPRD Riau Desak DJKN Beri Kepastian

waktu baca 5 menit
Senin, 28 Sep 2026 17:39

JAKARTA,- Status Barang Milik Negara (BMN) di wilayah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, kembali dipertanyakan. Kepastian mengenai objek, lokasi, hingga dasar penguasaan aset diminta segera ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. (28/09)

Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan Forum Masyarakat Terdampak SK 59 (FORMADAM SK 59) bersama DJKN di Aula Lantai 5 Kantor Pusat DJKN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan membahas status aset dan lahan yang berkaitan dengan SK Gubernur Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, khususnya objek yang dikaitkan dengan wilayah Kecamatan Tualang.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan DJKN, anggota DPRD Provinsi Riau Androy Ade Rianda, S.H., M.H., C.La., Pemprov Riau, SKK Migas, BPN Riau, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Bumi Siak Pusako (BSP), serta masyarakat yang tergabung dalam FORMADAM SK 59.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan masyarakat adalah Surat DJKN Nomor S-28/KN.04/2021 tanggal 27 Mei 2021. FORMADAM menilai perlu ada penegasan mengenai objek dan cakupan wilayah yang dimaksud dalam surat tersebut karena Kecamatan Tualang belum disebut secara spesifik.

Karena itu, FORMADAM meminta DJKN memberikan kepastian administratif agar tidak terjadi perbedaan tafsir mengenai objek dan lokasi aset yang disebut sebagai BMN.

PHR dan BSP Berikan Penjelasan

Dalam pertemuan tersebut, PHR menyampaikan bahwa berdasarkan koordinat dan peta yang dilampirkan, Jalur 1 dan Jalur 2 berada di luar wilayah kerja Rokan sejak 29 Oktober 2002.

PHR juga menyatakan tidak terdapat fasilitas migas milik perusahaan di wilayah Kecamatan Tualang.

Sementara itu, PT Bumi Siak Pusako menjelaskan bahwa berdasarkan PSC Kontrak Alih Kelola dari PT CPI kepada PT BSP, Kecamatan Tualang tidak termasuk dalam wilayah kerja PT BSP.

Namun, BSP menyebut terdapat BMN milik perusahaan yang berada di Kecamatan Tualang pada koridor pipeline dan powerline berdasarkan SK Gubernur tahun 1978 mengenai Jalur Jalan Minas–Perawang dengan koridor 50 meter di kiri dan kanan as jalan.

Anggota DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan kepastian administratif agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai objek yang sebenarnya dimaksud sebagai BMN.

> “Kita ingin memastikan secara jelas objek, lokasi dan dasar penguasaan aset yang dipersoalkan. Jangan sampai terjadi perbedaan pemahaman karena dokumen maupun informasi yang digunakan belum menunjuk secara spesifik lokasi yang dimaksud,” kata Androy kepada awak media melalui sambungan seluler, Minggu (27/9/2026).

Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam forum tersebut juga meminta DJKN memberikan penegasan apakah wilayah yang dipersoalkan masyarakat benar-benar termasuk aset sebagaimana dimaksud dalam Surat DJKN Nomor S-28/KN.04/2021.

Dengan demikian, status BMN pada wilayah yang dipersoalkan masih memerlukan verifikasi terhadap data, dokumen, lokasi, koordinat, serta dasar penguasaan aset.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x