Androy menilai pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan dokumen administratif. Posisi spasial serta kesesuaian antara dokumen dengan kondisi objek di lapangan juga perlu dipastikan.
### DJKN Akan Verifikasi Keberadaan BMN
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana DJKN untuk memastikan informasi mengenai keberadaan BMN berdasarkan keterangan yang disampaikan PHR dan BSP.
Menurut Androy, proses verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian terhadap persoalan yang telah lama dikawal masyarakat.
> “Yang harus dipastikan adalah apakah objek yang dipersoalkan masyarakat memang merupakan BMN sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen DJKN. Karena itu, data, peta, koordinat dan dasar penguasaan harus diperiksa secara terang,” ujarnya.
Selain itu, peta PHR yang sebelumnya dijanjikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Riau pada 14 September 2026 telah diserahkan melalui SKK Migas dalam pertemuan bersama DJKN.
Peta tersebut menjadi bagian dari bahan pembahasan dan tercantum sebagai lampiran Notula Rapat DJKN tanggal 24 September 2026. Dokumen itu juga telah diterima FORMADAM SK 59.
Namun, PHR/SKK Migas masih diminta membuat surat resmi sebagai pengantar peta untuk disampaikan kepada DJKN.
### Tiga Langkah Lanjutan
Berdasarkan hasil pertemuan dan notula rapat DJKN, terdapat tiga langkah lanjutan yang akan dilakukan.
**Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak akan menyampaikan surat kepada DJKN untuk meminta penegasan apakah tanah yang dimaksud merupakan BMN Hulu Migas. Surat tersebut ditargetkan disampaikan paling lambat 28 September 2026.
**Kedua**, PHR/SKK Migas akan membuat surat resmi sebagai pengantar terhadap peta yang telah diserahkan untuk kemudian disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau dan DJKN.
**Ketiga**, DJKN akan melakukan verifikasi dan memastikan informasi mengenai keberadaan BMN berdasarkan keterangan serta dokumen yang disampaikan PHR dan BSP.
Sekretaris sekaligus Juru Bicara FORMADAM SK 59, Masri Sebayang, menegaskan hasil pertemuan 24 September 2026 belum merupakan keputusan akhir mengenai status tanah.
Menurut Masri, pertemuan tersebut menjadi perkembangan penting karena pembahasan mulai diarahkan pada pembuktian berbasis dokumen, data, dan aspek spasial.
FORMADAM masih meminta kejelasan mengenai objek tanah yang disebut sebagai BMN, lokasi dan titik koordinat, dasar perolehan maupun penguasaan, hubungan BMN dengan PHR dan BSP, serta keterkaitannya dengan SK Gubernur Riau Nomor 091/48/59 Tahun 1959.
> “Yang perlu dipastikan adalah apakah objek yang dipersoalkan masyarakat memang termasuk dalam BMN yang dimaksud,” kata Masri.
FORMADAM SK 59 menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut proses tersebut, termasuk surat Kantor Pertanahan Kabupaten Siak kepada DJKN, surat resmi PHR/SKK Migas sebagai pengantar peta, serta proses verifikasi DJKN.
Kepastian status BMN di Kecamatan Tualang selanjutnya akan bergantung pada hasil verifikasi administratif, pemetaan spasial, serta pencocokan dokumen oleh instansi terkait.
Hasil verifikasi diharapkan dapat memperjelas objek aset yang dimaksud sekaligus menjadi dasar dalam penyelesaian persoalan yang selama ini dikawal masyarakat melalui FORMADAM SK 59.
**(RH/RED)**









































































































Tidak ada komentar