Proses tersebut kemudian berlangsung hingga 2012. Terdapat sejumlah surat-menyurat antara PT DSI dan BPN terkait permohonan pengukuran, pembayaran biaya pengukuran, batas bidang tanah serta proses administrasi pertanahan.
Pada 14 Agustus 2012 tercatat Berita Acara Ekspose Hasil Pengukuran Batas Bidang Tanah PT DSI di BPN RI. Dua bulan kemudian, pada 12 Oktober 2012, tercatat Peta Bidang Tanah atas nama PT DSI Nomor 108-05.11-2012.
Berikutnya, pada 20 November 2012 terdapat Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Nomor 09/PB-HGU/XI/2012 dalam rangka proses pemberian HGU.
Rangkaian tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa proses administrasi pertanahan PT DSI tidak berhenti pada dokumen pelepasan kawasan hutan 1998. Ada proses lanjutan berupa pengukuran, pemetaan, pertimbangan penatagunaan tanah dan tahapan administrasi yang berkaitan dengan HGU.
Pada 1 Februari 2013 juga tercatat Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.1/Planhut/447 mengenai konfirmasi status lahan.
Dalam perkembangan berikutnya, terdapat dokumen terkait pelepasan atau penyerahan sebagian areal untuk kepentingan negara. Di antaranya Surat PT DSI Nomor 108/DSI/IX/2021 mengenai persetujuan pelepasan hak. Pemerintah Kabupaten Siak juga pernah menjelaskan mengenai sekitar 5.532 hektare areal yang dikaitkan dengan PT DSI dan kemudian diserahkan kepada negara.
Angka 5.532 hektare tersebut perlu dipisahkan dari angka 13.532 hektare yang tercantum dalam keputusan pelepasan kawasan hutan 1998. Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya melihat peta bidang, koordinat dan dokumen pelepasan secara langsung agar tidak terjadi pencampuran antara luas kawasan awal dengan luas areal yang kemudian berstatus berbeda.
Persoalan PT DSI kemudian berkembang menjadi sejumlah sengketa hukum. Dalam berkas perkara yang diajukan PT DSI tercatat berbagai putusan pengadilan, antara lain:
Putusan PN Siak Nomor 07/Pdt.G/2012, Putusan PT Pekanbaru Nomor 59/PDT/2013/PTR, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2848 K/PDT/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015, Putusan PN Siak Nomor 19/Pdt.G/2016,
Putusan PT Pekanbaru Nomor 184/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2380 K/PDT/2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 PK/PDT/2020, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/PDT/2021, Putusan PN Siak Nomor 60/Pdt.Bth/2021 dan Putusan PT Riau Nomor 97/PDT/2022.
Namun, daftar putusan tersebut tidak dapat dibaca sebagai satu perkara tunggal. Setiap putusan mempunyai nomor perkara, pihak, objek dan pokok sengketa masing-masing. Karena itu, keberadaan sejumlah putusan tersebut tidak otomatis menentukan status seluruh areal yang pernah dikaitkan dengan PT DSI.
Hal serupa harus diterapkan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2001 K/Pdt/2026 tanggal 18 Agustus 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa bidang tanah sekitar 16 hektare.
Karena objeknya spesifik, putusan tersebut perlu dibaca berdasarkan bidang tanah dan pokok perkara yang diperiksa, bukan langsung ditarik menjadi kesimpulan mengenai keseluruhan 13.532 hektare.
Di sisi lain, sengketa dengan masyarakat Kampung Merempan Hilir juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri. Pemberitaan pada September 2026 menyebut adanya sekitar 40 hektare lahan yang masih dipersoalkan masyarakat, termasuk pertanyaan mengenai dasar penguasaan dan pembayaran atas bidang-bidang tersebut.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai PT DSI tidak hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, tetapi juga bersinggungan dengan bidang-bidang tanah yang diklaim atau dikuasai masyarakat.
Pada titik ini, pertanyaan paling penting bukan semata-mata apakah PT DSI memiliki HGU atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bidang tanah mana yang dimaksud?
Sebab, sebuah perusahaan dapat memiliki sejumlah dokumen yang berbeda untuk satu rangkaian kegiatan, sementara setiap dokumen mempunyai fungsi hukum yang berbeda pula.
Pelepasan kawasan hutan bukan HGU. Izin lokasi bukan HGU. IUP juga bukan HGU. Demikian pula peta bidang tanah dan proses pengukuran belum dengan sendirinya berarti hak HGU telah diterbitkan.
Karena itu, untuk menentukan status suatu bidang tanah, seluruh rantai dokumen harus dibaca secara berurutan: asal-usul kawasan, pelepasan kawasan, izin lokasi, kesesuaian tata ruang, pengukuran, peta bidang, proses pemberian hak, sertifikat apabila telah diterbitkan, serta putusan pengadilan apabila bidang tersebut pernah disengketakan.





































































































Tidak ada komentar