KAMPAR,- Afriadi Andika, S.H., M.H., selaku masyarakat pemerhati hukum sekaligus praktisi hukum, mendesak jajaran Polres Kampar agar profesional dan proporsional dalam menangani laporan atas nama Aditya terkait dugaan penipuan berkedok perjanjian pekerjaan penggalian parit cacing dan pasar pikul di area perkebunan PT Arindo 2, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. (21/09)
Laporan tersebut juga berkaitan dengan dugaan penggelapan yang menyeret seorang berinisial H, yang disebut bekerja di PT Sinarmas Petapahan Sawit.
Andika menegaskan, apabila dalam perkara tersebut ditemukan unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, maka proses hukum harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, persoalan tersebut sejak awal semestinya ditangani secara profesional. Ia menyoroti ketika pelapor hendak membuat laporan polisi, namun justru diarahkan untuk membuat pengaduan masyarakat (Dumas) pada 24 Juni 2026.
“Seharusnya laporan polisi tersebut ditangani secara profesional apabila memang terdapat dugaan tindak pidana penipuan. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mencari kepastian hukum justru merasa tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” kata Andika.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena menurutnya, penanganan perkara hukum harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.
“Bisa jadi ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Ada polisi yang baik dan mau menegakkan hukum, tetapi ada juga dugaan oknum yang justru membekingi kejahatan. Ini yang harus dibuktikan, bukan dibiarkan menjadi dugaan,” ujarnya.
Andika juga mempertanyakan penanganan perkara oleh Polres Kampar. Ia menilai aparat harus cermat dan teliti dalam menentukan apakah suatu perkara masuk ranah pidana atau perdata.
“Pelapor berharap mendapatkan kepastian hukum. Perkara ini menurut kami tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan keperdataan. Harus dilihat secara utuh bagaimana perjanjian tersebut dibuat, bagaimana prosesnya, serta apakah sejak awal terdapat niat atau itikad buruk,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Andika merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang pada pokoknya membedakan antara wanprestasi dan penipuan. Menurut kaidah tersebut, pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah pada dasarnya merupakan persoalan keperdataan, kecuali apabila perjanjian tersebut sejak awal didasari itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan pihak lain.
Ia juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 366K/Pid/2016 yang, menurutnya, memberikan gambaran bahwa perjanjian yang didasari itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain dapat masuk dalam ranah penipuan.
Andika selanjutnya menyinggung ketentuan mengenai cacat kehendak dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 KUHPerdata, yang meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
“Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu persetujuan tidak mempunyai kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan maupun penipuan,” ujarnya.
Ia juga mengutip Pasal 1449 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan dapat menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.
Menurut Andika, dalam menentukan adanya dugaan penipuan, tidak cukup hanya melihat adanya kebohongan. Harus dilihat apakah terdapat tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan gambaran yang menyesatkan kepada pihak lain.
Ia menjelaskan, konsep tersebut berkaitan dengan unsur bedrog atau penipuan, yakni adanya tipu muslihat yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak sah atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
“Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan kepada orang lain terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,” jelasnya.
Andika menambahkan, dalam hukum perjanjian dikenal pula konsep cacat kehendak yang meliputi kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog). Selain itu, dalam praktik hukum juga dikenal konsep penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden.
“Kalau ada laporan dari masyarakat, profesional saja, tidak perlu ada keraguan. Ada pengawas internal, ada sidang kode etik, dan kalau masuk ranah pidana diarahkan ke proses pidana,” kata Andika kepada wartawan di Pekanbaru.
Tidak ada komentar