Sementara itu, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kecelakaan akibat kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.
Apabila pasal tersebut menjadi dasar sangkaan terhadap Dedi, terdapat persoalan interpretasi hukum yang harus dijelaskan secara terbuka. Bagaimana penyidik menafsirkan hubungan Pasal 82 huruf e dengan huruf f ketika perkara berkaitan dengan kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
Apakah pengecualian untuk tindak pidana karena kealpaan pada huruf e dipandang cukup untuk membuka ruang RJ, meskipun huruf f secara terpisah mengatur pengecualian bagi tindak pidana terhadap nyawa orang?
Apa argumentasi hukum yang digunakan dalam gelar perkara khusus? Bagaimana permohonan penyidik dinilai oleh Pengadilan Negeri Siak? Dan apakah pertimbangan mengenai hubungan kedua ketentuan tersebut tercantum dalam penetapan pengadilan?
Ini bukan persoalan teknis yang dapat dikesampingkan. Ketika suatu keputusan mengakhiri penyidikan perkara dengan korban jiwa, ketepatan penafsiran hukum menjadi bagian mendasar dari legitimasi keputusan tersebut.
Pemaafan keluarga dan pembayaran ganti rugi dapat menjadi bagian dari pemulihan. Namun, keduanya tidak dengan sendirinya menjawab apakah perkara memenuhi seluruh syarat RJ dan tidak termasuk kategori yang dikecualikan oleh undang-undang.
Jika penghentian penyidikan telah sesuai hukum, dasar penafsirannya harus dapat dijelaskan. Jika terdapat persoalan dalam penerapan ketentuan, persoalan itu harus diperiksa melalui mekanisme yang sah.
Polres Siak menyatakan bahwa penyelesaian melalui RJ dilakukan setelah persyaratan pemulihan dipenuhi, termasuk pemaafan pihak korban, pembayaran biaya perawatan medis, dan ganti rugi atas kerugian yang dialami.
Informasi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Keluarga korban berhak menentukan sikap dan memberikan pemaafan. Hak mereka untuk memperoleh pemulihan juga harus dihormati.
Namun, perkara pidana tidak selalu hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan keluarga korban. Negara memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap keputusan dalam proses pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
Karena itu, pertanyaan mengenai RJ tidak boleh berhenti pada apakah perdamaian telah tercapai atau apakah ganti rugi telah dibayarkan. Pertanyaan utamanya tetap: apakah jenis tindak pidana yang disangkakan memenuhi syarat RJ dan tidak termasuk pengecualian yang ditetapkan undang-undang?
Di tengah perkara ini, muncul pula persoalan keadilan sosial. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk membayar biaya pengobatan maupun memberikan kompensasi.
Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa uang atau jabatan memengaruhi keputusan Polres Siak tanpa bukti. Namun, kepolisian perlu memastikan melalui penjelasan yang terbuka bahwa kemampuan finansial bukan ukuran kelayakan penghentian perkara.
Jangan sampai tumbuh persepsi bahwa mereka yang mampu membayar memiliki jalan penyelesaian yang lebih mudah, sementara masyarakat yang tidak memiliki kemampuan serupa harus menghadapi proses hukum dengan konsekuensi berbeda.
Uang dapat mengganti kerugian materiil, tetapi tidak dapat mengembalikan nyawa. Perdamaian dapat menjadi bagian dari pemulihan, tetapi tidak boleh menggantikan kewajiban untuk memenuhi hukum.
Perbandingan dengan perkara Marisa Putri di Pekanbaru pada 2024 turut menambah perhatian publik terhadap konsistensi penegakan hukum.
Marisa, yang saat itu berusia 21 tahun, terlibat kecelakaan yang menewaskan Renti Marningsih (46). Dalam perkara tersebut, Marisa diketahui mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol dan narkotika. Perkara kemudian berlanjut ke persidangan dan berakhir dengan vonis delapan tahun penjara serta pencabutan SIM A selama dua tahun setelah masa pidana selesai dijalani.
Pemberitaan persidangan juga menyebut suami korban telah memaafkan Marisa secara pribadi, tetapi menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang.
Kedua perkara itu tidak identik. Fakta mengemudi di bawah pengaruh zat terlarang dalam perkara Marisa merupakan perbedaan penting. Perbedaan bukti, pasal yang diterapkan, keadaan kecelakaan, dan tahapan proses hukum juga harus diperhitungkan.
Namun, perbedaan tersebut justru memperkuat kebutuhan akan penjelasan yang berbasis hukum. Masyarakat perlu memahami faktor apa yang secara yuridis membedakan kedua perkara, bukan sekadar membandingkan hasil akhirnya.
Mengapa satu perkara berlanjut hingga putusan pidana penjara, sedangkan perkara lainnya dihentikan melalui RJ setelah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
Tidak ada komentar