LPJ 2024 juga sempat memuat angka Rp4 triliun pada pos yang sama sebelum akhirnya dikoreksi menjadi Rp4 miliar. Kesalahan ribuan kali lipat ini menandakan lemahnya proses verifikasi internal dan pengawasan berjenjang yang dilakukan oleh pejabat terkait mulai dari desa hingga kabupaten.
Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 tercatat Rp343 juta, sementara tahun 2024 turun tajam menjadi Rp73 juta tanpa penjelasan rinci mengenai penggunaan sisa kas tersebut. Penurunan drastis ini menimbulkan tanda tanya baru tentang transparansi dan konsistensi pelaporan keuangan desa.
Dengan mencuatnya dugaan Penyalahgunaan dana desa, organisasi SATU GARIS melalui ketua harian Ricky Fathir menegaskan,
“Ormas SATU GARIS, mendorong lembaga penegak hukum KPK dan BPKP untuk melakukan audit menyeluruh dan pemeriksaan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tanjung Datuk, termasuk meminta transparansi dari seluruh pihak terkait di tingkat desa maupun kabupaten., “pungkasnya
Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Tanjung Datuk melalui penjabat kepala desa Rusdi nmenyampaikan bahwa laporan keuangan desa tersebut telah diperiksa oleh pejabat di tingkat kecamatan dan dinas terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Ia juga menegaskan bahwa
“sejumlah kekeliruan penulisan angka dalam laporan sudah diperbaiki setelah adanya koreksi dari pihak pembendaharaan desa, dan LPJ tersebut sudah diperiksa oleh pihak, Kecamatan, PMD ,” ujar Pj Kades Rusdi yang merasa LPJ sudah benar.
Secara regulatif, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, bukan dari pemerintah pusat. Karena itu, tanggung jawab atas selisih transfer ADD yang berulang dan realisasi yang tidak sesuai pagu berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya BPKAD dan Inspektorat.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak kabupaten maupun pemerintah desa terkait penyebab selisih dan kesalahan angka tersebut.
Jika ditotal, selama dua tahun terakhir, terdapat sekitar Rp2,4 miliar dana publik yang tidak terserap atau belum jelas pertanggungjawabannya. Nilai itu mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akurasi pelaporan penggunaan dana publik di tingkat desa.
Kesalahan angka berskala besar, rendahnya serapan anggaran, dan perbedaan data antar-dokumen menunjukkan bahwa audit menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Laporan keuangan publik bukan sekadar kumpulan angka, tetapi bentuk akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika laporan resmi berisi kesalahan nilai hingga ribuan kali lipat dan miliaran rupiah tidak dijelaskan dengan benar, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas desa, tetapi juga integritas sistem keuangan daerah secara keseluruhan.
Masyarakat Desa Tanjung Datuk berhak mengetahui ke mana uang desa mereka dialokasikan, serta menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang nyata dari pihak-pihak yang berwenang.
Berita akan di perbarui seiring informasi dan perkembangan terbaru, bersambung..
Tidak ada komentar