Mataxpost | Pekanbaru,โ Pernyataan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang menyebut Plt Gubernur Riau S.F. Hariyanto “berkeinginan menjadi gubernur” kembali membuka ingatan publik terhadap dinamika hubungan keduanya yang sempat menjadi sorotan. (27/06)
ยซ”Kalau soal gubernur satu, gubernur dua, tanya wagublah (S.F. Hariyanto). Karena, dia berkeinginan untuk jadi gubernur,” ujar Abdul Wahid kepada wartawan usai persidangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Abdul Wahid dimintai tanggapan mengenai istilah “matahari satu” yang mencuat dalam persidangan perkara yang menjeratnya.
Namun jauh sebelum perkara itu bergulir, hubungan Abdul Wahid dan S.F. Hariyanto pernah berada dalam fase yang penuh ketegangan.
Berawal dari Defisit Anggaran TA.2024 Rp2,2 Triliun
Konflik politik di tubuh Pemerintah Provinsi Riau bermula ketika persoalan defisit anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp2,2 triliun menjadi perhatian publik.
Perbedaan pandangan mengenai tata kelola keuangan daerah dan arah kebijakan pemerintahan kemudian berkembang menjadi gesekan terbuka antara kedua pemimpin daerah tersebut.
Persoalan defisit tersebut menjadi salah satu isu terbesar yang membayangi pemerintahan saat itu. Hingga kini, penyelesaiannya masih menjadi perhatian publik.
Berbagai kalangan juga menyoroti pelaksanaan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persoalan tersebut serta mempertanyakan perkembangan tindak lanjutnya.
Di sisi lain, muncul pula kritik dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai penanganan persoalan defisit anggaran belum berjalan sebagaimana harapan publik.
Kritik tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang di ruang publik, bersamaan dengan tuntutan agar tata kelola keuangan daerah diselesaikan secara transparan dan akuntabel.
Ketegangan itu tidak hanya dirasakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Kritik tajam bermunculan di ruang publik.
Aktivis, akademisi, organisasi kepemudaan hingga kalangan birokrasi ikut terseret dalam pusaran perbedaan sikap. Suasana politik Riau ketika itu terasa semakin terbelah.
Muncul Sosok Pendamai
Di tengah situasi yang memanas, Kapolda Riau Herimen, tampil mempertemukan Abdul Wahid dan S.F. Hariyanto.
Pertemuan tersebut dilakukan secara terbuka. Keduanya berjabat tangan dengan gaya komando di hadapan publik, didampingi Kapolda Riau.
Foto ketiganya kemudian tersebar luas dan menjadi simbol berakhirnya konflik yang sebelumnya menyita perhatian masyarakat.
Sesudah pertemuan itu, suhu politik Riau berubah drastis. Ketegangan yang sebelumnya menjadi konsumsi publik mulai mereda.
Pemberitaan yang saling menyindir hampir tidak lagi terdengar. Dinamika yang sebelumnya memanas di berbagai ruang diskusi juga berangsur tenang.
Mataxpost Menulis Opini
Di tengah suasana yang mulai tenang, Redaksi Mataxpost justru mengambil sudut pandang berbeda.
Pada Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 09.46 WIB, Mataxpost menerbitkan tajuk opini berjudul:
“Telisik Salaman Abdul WahidโS.F. Hariyanto: Drama Politik Episode Baru?”
Dalam artikel tersebut, redaksi mempertanyakan apakah salaman yang diperlihatkan kepada publik benar-benar menjadi penutup konflik politik atau justru menjadi awal dari dinamika politik yang baru.

Pimred Mataxpost Ade Monchai berpendapat, meski di hadapan publik terlihat adanya rekonsiliasi, keretakan di tengah masyarakat, khususnya kalangan Generasi Z, tidak akan mudah dipulihkan.
Menurutnya, “di balik rekonsiliasi tersebut diduga diantara mereka terdapat maksud dan tujuan tertentu yang suatu saat dapat bermuara pada peristiwa yang menghebohkan masyarakat Riau”
Bagi Redaksi Mataxpost ketika itu, perubahan suasana politik yang berlangsung begitu cepat setelah konflik yang cukup tajam menjadi fenomena yang layak dicermati.
Tulisan tersebut merupakan analisis redaksi berdasarkan dinamika politik yang berkembang saat itu. Dua hari setelah opini tersebut dipublikasikan, publik Riau dikejutkan oleh OTT terhadap Abdul Wahid, sehingga artikel tersebut kembali menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat.
Dua Hari Kemudian, OTT
Hanya berselang dua hari setelah artikel opini tersebut diterbitkan, tepat pada Senin, 3 November 2025, publik Riau dikejutkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid.
Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang mengubah konstelasi politik di Provinsi Riau. Sejak saat itu, S.F. Hariyanto menjalankan pemerintahan sebagai pelaksana tugas gubernur.
Rangkaian peristiwa mulai dari defisit anggaran, memanasnya hubungan kedua tokoh, munculnya momen perdamaian, terbitnya artikel opini Mataxpost, hingga OTT yang terjadi dalam rentang waktu singkat kemudian menjadi bahan diskusi dan berbagai analisis di tengah masyarakat.
Kini, ketika Abdul Wahid dalam persidangan kembali mengaitkan isu “matahari satu” dengan S.F. Hariyanto melalui pernyataannya kepada wartawan, perhatian publik kembali tertuju pada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi.
Sementara itu, di hadapan majelis hakim, saksi ahli otonomi daerah sekaligus mantan Plt Gubernur Riau periode 2013โ2014, Djohermansyah Djohan, menyatakan bahwa selama berkecimpung dalam pemerintahan ia belum pernah mendengar istilah “matahari satu” maupun “matahari dua”.
Rangkaian peristiwa tersebut masih menjadi bahan diskusi di ruang publik. Adapun proses hukum terhadap Abdul Wahid berlangsung melalui mekanisme peradilan, sementara berbagai analisis mengenai dinamika politik yang mengiringinya tetap berada pada ranah opini dan interpretasi, bukan fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan.
Tidak ada komentar