Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Senin, 23 Nov 2026
x

Menguak Skandal Pengadaan Mobil DPRD: Dugaan Manipulasi Anggaran di Balik Pos Bagian Umum

waktu baca 5 menit
Jumat, 25 Apr 2025 12:58

“Kita hanya kerjakan sesuai pesanan. Spek dan merek sudah ditentukan dari awal. Soal anggaran dan penempatan kegiatan, itu bukan ranah kami. Tapi memang ada yang aneh, biasanya mobil dinas masuk DPA DPRD, ini tidak,” ungkap sumber dari pihak kontraktor.

Ia juga menyebutkan bahwa proses tanda tangan kontrak dan pencairan dilakukan melalui Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru, bukan melalui Sekretariat DPRD.

Seorang mantan anggota DPRD Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak terkejut dengan terbongkarnya skandal pengadaan mobil dinas tersebut. Ia menyebut praktik titip anggaran seperti ini sudah menjadi “tradisi gelap” di lingkungan legislatif dan eksekutif.

“Biasanya menjelang akhir masa jabatan wali kota atau awal periode baru DPRD, selalu ada permainan anggaran. Mobil dinas, renovasi ruangan, atau pengadaan mewah lainnya sering ‘dititip’ ke OPD yang tidak mencolok, seperti Bagian Umum Setda. Itu bukan hal baru,” ungkapnya kepada Tim X-Post.

Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin pengadaan semewah itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan DPRD dan wali kota.

“Kalau mereka bilang tidak tahu, ya itu akting belaka. Semua tahu proses penganggaran harus disetujui bersama dalam Banggar. Jadi, kalau sekarang ada yang pura-pura kaget, itu lebih ke upaya cuci tangan,” tegasnya.

Langkah menyembunyikan pengadaan mobil dinas di luar OPD penerima, dalam hal ini DPRD, merupakan modus klasik untuk menghindari pengawasan publik. Di tengah defisit anggaran dan sorotan tajam terhadap belanja tidak prioritas, pengadaan kendaraan mewah justru menjadi simbol buruk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

Yang lebih mengherankan,setelah dihebohkan skandal viral temuan mobil dinas tersebut ke publik, didalam situs SIRUP LKPP, ditemukan kembali pengadaan kendaraan dinas, dengan anggaran yang bersumber dari APBD 2025, berikut rinciannya: meskipun kondisi keuangan daerah sedang tertekan dengan defisit dan utang tunda bayar.

Rincian Pengadaan:

1.Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Kegiatan: Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Kode RUP: 58853566,Nilai: Rp5.355.026.000, Metode: E-Purchasing, Jadwal Pengadaan: Maret 2025

2.Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kode RUP: 56966135, Nilai: Rp1.800.000.000, Metode: E-Purchasing, Jadwal Pengadaan: Februari 2025

Total Belanja: Rp7.155.026.000

Metode e-purchasing memungkinkan pengadaan langsung tanpa lelang terbuka, yang meskipun sah, dapat disalahgunakan tanpa pengawasan ketat. Beberapa pihak menilai pengadaan ini tidak sensitif terhadap kondisi fiskal dan sosial masyarakat.

Ketertutupan informasi publik, absennya transparansi LPSE, serta tidak sinkronnya data DPA, RUP, dan realisasi pengadaan, memperkuat dugaan bahwa proses ini telah direkayasa sejak awal.

Catatan Redaksi:

Dalam setiap laporan investigasi, integritas dan ketepatan informasi menjadi hal utama yang harus dijunjung tinggi. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan berita yang berbasis pada fakta dan didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap langkah yang diambil dalam penelusuran kasus ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berita akan diperbarui seiring informasi dari pihak pihak terkait, bagi nama nama yang disebutkan didalam berita, Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi pihak pihak yang disebutkan di dalam berita.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x