SIAK, RIAU – Seorang operator SPBU Artha Siak berinisial M.H. menghadapi tuntutan pidana 1 tahun 2 bulan dalam perkara dugaan pelansiran BBM pada 28 Juli 2026. Namun, perkara ini menyisakan persoalan yang lebih luas dari sekadar tindakan seorang operator: bagaimana sistem pengawasan SPBU berjalan, siapa yang mengatur penugasan malam itu, dan sejauh mana tanggung jawab manajemen telah ditelusuri? (22/11)
Dalam pengungkapan perkara ini, Polres Siak menyangkakan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026. Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Perkara bernomor 412/Pid.Sus-LH/2026/PN Sak di Pengadilan Negeri Siak tersebut menjadi perhatian keluarga M.H. Mereka menilai rangkaian kejadian malam itu perlu dibuka secara menyeluruh, termasuk peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam operasional SPBU.
Menurut keluarga terdakwa, sekitar pukul 20.20 WIB M.H. bertugas menggantikan rekannya, Rozi, yang dikabarkan sakit. Pada malam yang sama, M.H. diamankan bersama Agus, yang diduga sebagai pelansir BBM.
Keluarga juga menyebut operator lain bernama Gilang berkaitan dengan perkara tersebut dan dikabarkan berstatus daftar pencarian orang (DPO).
M.H. disebut baru bekerja sekitar tujuh bulan. Keluarga mempertanyakan siapa yang memberikan instruksi pergantian sif, siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas operator, serta mengapa manajer dan kepala sif disebut tidak berada di lokasi ketika penangkapan berlangsung.
Pertanyaan mendasarnya: apakah aktivitas pengisian BBM di SPBU hanya menjadi tanggung jawab operator, sementara sistem pengawasan, pengaturan sif, dan pengendalian transaksi tidak ikut diperiksa?
Bagaimana mungkin jika terjadi penyimpangan, pihak management maupun sekuriti tidak mengetahuinya? Dan bagaimana mungkin seorang operator SPBU bekerja tanpa arahan pimpinan?
Sebab dari keterangan kepolisian yang pernah diterbitkan oleh media lokal menyatakan perbuatan tersebut telah terjadi berulang.
Persoalan semakin menarik setelah seorang narasumber yang mengaku mengetahui kondisi internal SPBU menyampaikan dugaan adanya masalah antara karyawan dan manajemen sebelum penangkapan.
Menurut sumber tersebut, keluarga M.H. pernah diminta menyelesaikan persoalan oleh oknum, agar M.H. dapat kembali bekerja. Bahkan, disebut ada tenggat tiga hari untuk menyelesaikannya, disertai dugaan adanya biaya yang harus dipenuhi.
M.H. kemudian diberhentikan. Posisi kerjanya disebut diisi pegawai baru yang diduga merupakan orang titipan pihak tertentu. Sumber itu juga mengaitkan penugasan lembur M.H. pada malam kejadian dengan persoalan internal tersebut.
Rangkaian informasi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah jadwal kerja M.H. murni pergantian sif biasa, atau ada persoalan internal yang perlu ditelusuri? Jadwal kerja, komunikasi penugasan, rekaman CCTV, dan keterangan pihak yang bertanggung jawab pada malam kejadian menjadi bagian penting untuk menjawabnya.
Keluarga juga mempertanyakan dugaan penerimaan tip Rp5.000 dan penggunaan barcode dalam transaksi BBM. Mereka menyebut kendaraan yang dilayani M.H. merupakan mobil biasa, bukan kendaraan modifikasi maupun pengisian menggunakan jeriken.
Pertanyaan nya, kepada siapa operator setorkan uang tip @Rp.5000 setiap pengisian?
Keluarga mengaku mendapat informasi bahwa dalam persidangan hakim menyebutkan:
“Jika SPBU tidak mengalami kerugian dan M.H. tidak memperoleh keuntungan, kenapa anak ini ditangkap”?ujar majelis hakim saat persidangan pemeriksaan saksi.








































































































Tidak ada komentar