Muncul pula spekulasi bahwa penangkapan sengaja dikemas seolah-olah operasi tangkap tangan untuk menutupi persoalan tertentu.
Informasi tersebut menambah daftar pertanyaan mengenai kronologi penindakan dan pihak-pihak yang terlibat.
Nama Udin disebut sebagai manajer SPBU, sementara Jun disebut sebagai kepala sekuriti. Keduanya perlu menjelaskan pengaturan sif, pengawasan operator, keberadaan petugas keamanan, serta apa yang diketahui mengenai aktivitas pada malam kejadian.
Pihak kepolisian juga perlu menjelaskan apakah manajemen telah diperiksa dan bagaimana tanggung jawab pengawasan dijalankan.
Sebab, tidak cukup hanya memeriksa siapa yang berdiri di depan mesin pengisian. Penelusuran juga perlu menjangkau siapa yang memberi tugas, siapa yang mengendalikan operasional, siapa yang mengawasi transaksi, dan siapa yang memiliki kewenangan mengambil tindakan ketika ditemukan aktivitas mencurigakan.
Kekecewaan keluarga disampaikan kepada redaksi, mereka mengaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi biaya yang disebut-sebut dalam pembicaraan agar M.H. dapat kembali bekerja atau menyelesaikan persoalan.
“Mau minta tebusan, duit mana kita ambil? Sedangkan SPBU saja tidak mau bertanggung jawab dengan karyawannya. Sama rakyat kecil mau minta duit tebusan dari mana? Makanya dilanjutkan kasus sampai pengadilan. Kita tidak ada uang untuk tebus,” ungkap keluarga.
Keluarga juga mengaku tidak mendapat pendampingan dari pihak SPBU ketika M.H. diamankan, meskipun saat itu masih menjalankan tugas sebagai operator.
“Harusnya SPBU itu bertanggung jawab malam kejadian itu, bagaimana karyawannya. M.H. masih bekerja, tetapi tidak ada pendampingan. Seolah-olah anak itu tidak ada artinya,” ujar keluarga.
Bagi keluarga, M.H. bukan hanya menghadapi tuntutan pidana, tetapi juga kehilangan pekerjaan dan kebebasan. Mereka menyebut anaknya telah menjalani penahanan sekitar tiga bulan. Selama bekerja, M.H. disebut berupaya membantu memenuhi kebutuhan orang tua.
Saat dikonfirmasi mengenai proses penyidikan, Humas Polres Siak, Dedek Prayoga, menyatakan seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai SOP. Perkara sebelum naik ke tahap penyidikan juga sudah digelarkan,” ujar Dedek.
Ia menjelaskan, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan apabila tersangka atau keluarga menilai terdapat prosedur penyidikan yang tidak sesuai.
“Ini perkara sudah sampai ke tahap peradilan. Tentunya ini sudah tidak di ranah kepolisian lagi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjelaskan posisi kepolisian terkait tahapan penyidikan. Namun, pertanyaan mengenai penugasan M.H., pemeriksaan manajemen, sistem pengawasan SPBU, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih menjadi perhatian keluarga.
Kini keluarga menunggu putusan majelis hakim yang dijadwalkan pada 25 November 2026. Mereka berharap seluruh fakta persidangan dipertimbangkan dan M.H. mendapat hukuman seringan-ringannya apabila dinyatakan terbukti bersalah.
Perkara ini tidak semestinya berhenti pada sosok operator yang berada di lapangan. Jika sistem operasional SPBU memiliki struktur komando dan pengawasan, maka rantai tanggung jawabnya juga patut ditelusuri.
Siapa yang memberi instruksi, siapa yang mengetahui aktivitas malam itu, dan apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan telah dimintai keterangan dan pertanggungjawaban?
Publik menunggu bukan hanya putusan terhadap M.H., tetapi juga kejelasan mengenai bagaimana tanggung jawab operasional SPBU diperiksa.
Jangan sampai perkara ini hanya menyisakan satu pekerja di kursi terdakwa, sementara pertanyaan tentang sistem pengawasan dan tanggung jawab manajemen tetap menggantung.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen SPBU Artha Siak, Udin, Jun, pihak pengelola, serta Polres Siak.








































































































Tidak ada komentar