Mataxpost | Pekanbaru,- Pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam rapat paripurna DPRD Riau yang menyebut kecilnya penerimaan retribusi daerah dipengaruhi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai gelombang kritik dari masyarakat. (24/06)

Pernyataan tersebut menyebut banyak kantin sekolah tutup akibat pelaksanaan MBG sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan retribusi daerah.
Pernyataan yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp dan diberitakan sejumlah media itu memicu polemik.
Banyak pihak menilai SF Hariyanto justru menjadikan program unggulan Presiden sebagai kambing hitam atas persoalan keuangan daerah yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Riau.

Merespons hal tersebut, Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (24/6).
Massa yang berkumpul di sekitar Pustaka Wilayah, Jalan Cut Nyak Dien, membawa spanduk, baliho, serta pengeras suara sebagai bentuk penolakan terhadap pernyataan Plt Gubernur Riau tersebut.
Sekitar pukul 15.15 WIB, kurang lebih 400 peserta aksi melakukan long march menuju gerbang utama Kantor Gubernur Riau sambil menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, David Jerry, menegaskan bahwa SF Hariyanto tidak seharusnya mengkambinghitamkan Program Makan Bergizi Gratis atas persoalan defisit anggaran yang terjadi di Riau.
“Defisit anggaran di Riau bukan persoalan baru. Kondisi ini sudah terjadi sejak SF Hariyanto menjabat sebagai Penjabat Gubernur Riau. Berbagai kebijakan anggaran yang diambil saat itu dinilai tidak sejalan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga memicu defisit dan tunda bayar di sejumlah sektor,” tegas David.
Senada dengan itu, salah seorang peserta aksi, Boy, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus peringatan kepada Plt Gubernur Riau yang dinilai tidak tepat dalam menjelaskan penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mempertanyakan logika yang digunakan Pak SF Hariyanto. Seberapa besar sebenarnya kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap PAD Riau? Selama ini masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut. Mengapa baru sekarang dijadikan alasan? Jangan sampai muncul kesan bahwa beliau tidak mendukung program Presiden Prabowo di Riau,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu akhirnya diterima oleh Asisten II Setdaprov Riau. Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Riau menyatakan menghargai aspirasi masyarakat dan menerima masukan yang disampaikan para demonstran.
Sebelum membubarkan diri, Koordinator Aksi David Jerry membacakan pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan:
– Meminta Pemerintah Provinsi Riau terbuka dan transparan dalam menyampaikan kondisi defisit anggaran kepada masyarakat, termasuk penyebab, besaran, serta langkah penyelesaiannya.
– Menolak segala bentuk pengalihan isu yang menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penyebab utama defisit anggaran daerah, karena program tersebut merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
– Mendesak Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Riau.
– Meminta pemerintah daerah melakukan penghematan terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas.
– Mendorong dilaksanakannya audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
– Meminta DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan keuangan daerah.
– Selain itu, massa juga mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan mencopot SF Hariyanto dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Riau apabila dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang objektif terkait kondisi keuangan daerah.
Usai menyampaikan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan pemerintah, massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Sementara itu belum ada klarifikasi resmi dari pemprov riau terkait aksi demontrasi ini.
Tidak ada komentar