Dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi, nama Udin disebut sebagai manajer SPBU, sementara Jun disebut sebagai kepala sekuriti.
Keduanya menjadi pihak yang perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan operasional dan situasi pada malam penangkapan. Apakah manajer mengetahui Hibrar mendapat penugasan lembur?
Siapa yang menyetujui pergantian sif? Apakah kepala sekuriti berada di lokasi? Apakah mereka mengetahui aktivitas kendaraan yang dilayani Hibrar?
Mustahil operasional SPBU berjalan tanpa sistem pengawasan. Karena itu, pertanggungjawaban manajemen tidak boleh hanya dilihat dari siapa yang berdiri di mesin pengisian, tetapi juga dari bagaimana operasional diatur, diawasi, dan dikendalikan.
Jika manajemen memiliki kewenangan menentukan jadwal, mengatur karyawan, serta mengawasi aktivitas SPBU, maka wajar apabila publik mempertanyakan sejauh mana peran dan tanggung jawab mereka telah diperiksa.
Mengapa Penyidikan Terlihat Berhenti pada Operator?
Pertanyaan paling mendasar kini mengarah kepada penyidik Polres Siak. Apakah seluruh pihak yang berkaitan dengan operasional SPBU telah diperiksa secara menyeluruh?
Apakah manajer, kepala sif, petugas sekuriti, dan pihak pengelola sudah dimintai keterangan secara mendalam? Apakah pengaturan jadwal kerja, pergantian sif, dugaan penerimaan tip, penggunaan barcode, dan sistem pengawasan telah ditelusuri?
Bagaimana pula kemungkinan pertanggungjawaban pihak pengelola atau badan usaha jika ditemukan bukti adanya keterlibatan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan yang berkaitan dengan perkara tersebut?
Mengapa operator yang berada di lapangan dapat terseret proses pidana, sementara tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi operasional belum terlihat secara terbuka?
Apakah memang tidak ditemukan bukti keterlibatan pihak pengelola? Ataukah pemeriksaan terhadap aspek manajemen dan kemungkinan pertanggungjawaban korporasi belum dilakukan secara menyeluruh?
Publik berhak mengetahui jawabannya. Jangan sampai proses hukum hanya memusatkan perhatian pada pekerja lapangan, sementara pihak yang memiliki kendali atas sistem operasional tidak tersentuh pemeriksaan yang sama seriusnya.
Keluarga Hibrar tidak meminta hukum ditegakkan secara pilih kasih. Mereka meminta seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut diperiksa berdasarkan bukti dan perannya masing-masing.
Kasus ini bukan semata-mata tentang seorang operator yang ditangkap. Ada pertanyaan tentang siapa yang mengatur jadwal, siapa yang mengawasi, siapa yang mengetahui aktivitas malam itu, mengapa Hibrar harus mengambil lembur, dan mengapa setelah kejadian ia justru kehilangan pekerjaannya.
Jika semua berjalan sesuai prosedur, buka fakta dan jelaskan kepada publik. Jika ada pihak yang terlibat, jangan biarkan kewenangan dan jabatan menjadi pelindung.
Hukum tidak boleh hanya tajam kepada operator kecil, tetapi tumpul kepada pihak yang mengendalikan operasional. Jangan sampai Hibrar menjadi satu-satunya orang yang menanggung akibat, sementara pertanyaan tentang manajemen, pengawasan, dan rangkaian kejadian di balik penangkapannya tidak pernah dijawab.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Humas Polres Siak, Dedek Prayoga, guna memperoleh penjelasan terkait proses penyidikan, pemeriksaan terhadap pihak manajemen SPBU Artha Siak, serta sejumlah pertanyaan yang disampaikan keluarga Hibrar. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Siak maupun pihak manajemen SPBU Artha Siak untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan ini berimbang dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh berdasarkan fakta.







































































































Tidak ada komentar