Apakah terdapat perbedaan fakta, pasal, alat bukti, konstruksi perkara atau pertimbangan yuridis lain yang menyebabkan sikap JPU berbeda? Jika ada, penjelasan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.
Keluarga juga menyoroti aspek integritas penuntut umum. Bagi mereka, integritas Jaksa bukan sekadar persoalan keberhasilan membawa perkara sampai ke persidangan, tetapi juga menyangkut objektivitas dalam menilai perkara,
Kecermatan menyusun dakwaan, konsistensi menggunakan kewenangan, serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap keputusan hukum yang diambil.
Karena itu, keluarga meminta Kejati Riau memberikan kejelasan apakah JPU yang menangani perkara Bayu telah dimintai klarifikasi mengenai berbagai pertanyaan yang diajukan.
Jika telah dilakukan pemeriksaan, hasilnya diminta dijelaskan. Jika belum, keluarga mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum diperiksa.
Permintaan itu semakin menguat karena pada tahap penyidikan sejumlah personel Polsek Tualang telah menjalani proses pemeriksaan etik terkait penanganan perkara Bayu. Pemeriksaan etik tersebut tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana ataupun pelanggaran dalam perkara Bayu.
Namun, bagi keluarga, fakta bahwa tindakan aparat kepolisian dapat diperiksa melalui mekanisme internal menjadi alasan untuk mempertanyakan apakah tahapan penuntutan juga dapat diperiksa ketika muncul dugaan persoalan.
Prinsip yang mereka dorong sederhana: jika penyidik kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya,
Maka, Kejaksaan pun harus terbuka terhadap pemeriksaan apabila terdapat dasar yang cukup untuk mempertanyakan proses penuntutan JPU, setiap penggunaan kewenangan negara harus memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Dari rangkaian persoalan tersebut kemudian muncul istilah dugaan praktik mafia peradilan yang disebut keluarga perlu diperiksa.
Dugaan itu mereka kaitkan dengan sejumlah pertanyaan mengenai kronologi perkara, proses penyidikan, konstruksi dakwaan, penggunaan alat bukti, keterangan saksi, hingga perbedaan langkah hukum antara Bayu dan Lasmi.
“Kalau ada perbedaan perlakuan dan perbedaan langkah hukum, kami meminta semuanya dibuka. Jangan sampai masyarakat hanya melihat putusan akhirnya, sementara proses di belakangnya tidak pernah diperiksa. Kalau memang ada kesalahan, periksa. Kalau ada pelanggaran, beri sanksi. Tetapi kalau tidak ada, jelaskan kepada publik bahwa memang tidak ada pelanggaran,” demikian sikap keluarga.
Nando, pihak keluarga Bayu, menegaskan tuntutan mereka bukan sekadar bentuk ketidakpuasan terhadap vonis.
“Jangan hanya Bayu yang diperiksa dan seakan menumbalkan Bayu untuk dihukum. Kami juga meminta proses dari awal sampai perkara ini berjalan di persidangan diperiksa. Kalau memang ada kesalahan, siapa pun yang melakukan harus bertanggung jawab,” ujar Nando.
Bagi keluarga, pemeriksaan tersebut justru diperlukan agar perkara tidak terus berada dalam ruang spekulasi. Jika penyidik dan JPU telah menjalankan tugas sesuai prosedur, mereka meminta hal itu dijelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, mereka meminta proses pertanggungjawaban dijalankan tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, pertanyaan yang kini mengemuka bukan hanya apakah Bayu akan menempuh kasasi, tetapi juga bagaimana proses perkara tersebut sejak awal dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa JPU mengajukan banding terhadap Bayu yang divonis 2 tahun 6 bulan, tetapi tidak mengajukan banding terhadap Lasmi yang disebut divonis 3 tahun?
Apa dasar pertimbangan hukumnya? Dan ketika proses penyidikan telah menjadi objek pemeriksaan etik, apakah tahapan penuntutan juga telah diperiksa secara objektif?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari tuntutan keluarga kepada Kejati Riau dan Polda Riau agar proses hukum dalam perkara Bayu tidak hanya dinilai dari putusan akhirnya, tetapi juga dari integritas, konsistensi, dan akuntabilitas seluruh aparat yang terlibat di setiap tahapannya.
Mataxpost membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kejati Riau, Kejari Siak, Polda Riau, JPU Reza Hendrawan, SH, JPU Mia Tania, SH, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Seluruh tudingan yang disampaikan keluarga merupakan dugaan tak bersalah serta permintaan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana sebelum adanya pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.









































































































Tidak ada komentar