2.Lobi Politik: Menjalin Komunikasi dengan Pemerintah Pusat
- Pemprov Riau harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk:
-
Kementerian Keuangan
-
KPK dan Kejaksaan Agung
-
Kementerian Dalam Negeri
-
DPRD Riau dan DPR RI, khususnya Komisi III (hukum) dan Komisi XI (keuangan dan aset negara)
-
Gubernur Riau juga harus mengajukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto agar ada kebijakan nasional yang lebih pro-daerah dalam pengelolaan aset sitaan.
3.Mekanisme Pemanfaatan Aset yang Sudah Disita
Beberapa opsi yang dapat diterapkan meliputi:
° Skema Bagi Hasil → Jika aset tetap dikelola oleh pusat, Riau harus mendapatkan persentase keuntungan dari aset tersebut.
° Pemanfaatan Lahan → Lahan yang disita, seperti milik PT Duta Palma, bisa diubah menjadi kawasan perkebunan rakyat dengan sistem plasma, sehingga masyarakat lokal dapat menikmati manfaat ekonominya.
° Pemanfaatan Properti → Aset properti atau rumah dinas yang disita bisa digunakan untuk program perumahan pegawai negeri atau fasilitas publik lainnya.
4.Transparansi dan Pengawasan dalam Pemanfaatan Aset Sitaan
Perlu ada sistem audit dan pengawasan ketat agar aset yang dikembalikan atau dimanfaatkan oleh daerah tidak kembali disalahgunakan. KPK, BPK, dan DPRD harus berperan aktif dalam membentuk mekanisme pengawasan independen agar pemanfaatan aset tidak mengarah pada korupsi baru.
Tanpa perubahan kebijakan ini, daerah yang menjadi korban korupsi hanya akan menjadi “penonton”, sementara aset sitaan tetap dikelola oleh pusat tanpa manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Syahrul Aidi Maazat: BUMN Harus Libatkan BUMD dalam Pengelolaan Aset Sitaan
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, turut menyuarakan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sitaan korupsi di Riau. Dalam sidang paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025, ia mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan dalam pengelolaan lahan perkebunan eks PT Duta Palma yang telah disita negara.
Syahrul Aidi mengapresiasi pembentukan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola kebun yang telah menjadi aset negara. Namun, ia menegaskan bahwa pelibatan pemerintah daerah akan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa PT Duta Palma belum memenuhi kewajibannya untuk membangun kebun plasma 20% bagi masyarakat, yang seharusnya mencapai 8.600 hektare. Jika BUMD Riau dapat berperan dalam pengelolaan aset ini, maka hasilnya dapat membantu menutupi defisit anggaran daerah yang saat ini mencapai Rp3,5 triliun.
Dengan keterlibatan BUMD, pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat, sehingga Riau tidak perlu terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat atau menambah utang daerah. Langkah ini juga sejalan dengan upaya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan aset sitaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Riau.
Pengelolaan aset sitaan hasil Tipikor di Indonesia memerlukan reformasi sistemik. Riau, sebagai daerah yang terdampak langsung dari kasus korupsi besar, harus bersikap proaktif dalam memperjuangkan haknya atas aset-aset tersebut.
Dengan regulasi yang lebih jelas, mekanisme bagi hasil yang adil, serta transparansi dalam pengelolaan, aset sitaan dapat menjadi solusi untuk menutupi defisit anggaran dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
“Ini bukan hanya soal uang atau aset, tapi soal keadilan bagi daerah yang selama ini menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Ade Monchai.
Semoga pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo mendengar aspirasi masyarakat Riau ini.

Tidak ada komentar