Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Sabtu, 07 Nov 2026
x
XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif

Mendorong Pengembalian Aset Sitaan Korupsi untuk Pemulihan Ekonomi Riau

waktu baca 5 menit
Jumat, 21 Mar 2025 20:44

Pekanbaru – Defisit anggaran yang melanda Provinsi Riau menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah mendorong pemerintah pusat agar aset-aset hasil sitaan dari tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berasal dari Riau dapat dikelola untuk kepentingan daerah. (22/0/2025)

Aktivis muda Riau, Ade Monchai, menilai bahwa aset-aset bernilai ekonomi tinggi seperti lahan perkebunan dan properti yang disita dalam kasus besar harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

“Kita semua tentu sepakat bahwa negara harus menindak tegas korupsi. Namun, ketika aset sitaan sepenuhnya dikelola pusat, masyarakat di daerah yang terdampak justru tidak mendapat manfaat apa pun. Padahal, aset-aset ini bisa digunakan untuk mendukung pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kondisi ekonomi daerah,” ujar Ade Monchai.

Menurutnya, Pemprov Riau bersama DPRD harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak daerah atas aset-aset tersebut.

“Perlu ada pembicaraan serius antara pemerintah daerah dan pusat. Jika aset ini tetap dikelola pusat, setidaknya harus ada mekanisme bagi hasil yang adil untuk Riau. Jangan sampai hasil sitaan ini hanya menjadi angka di kas negara tanpa ada manfaat langsung bagi masyarakat di daerah,” tambahnya.

Ade juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan aset sitaan jika nantinya sebagian bisa dikembalikan ke daerah.

“Kita tidak ingin aset ini malah dikelola dengan cara yang tidak tepat. Jika ada mekanisme yang jelas, seperti pemanfaatan lahan untuk perkebunan rakyat atau program kesejahteraan masyarakat, maka aset ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengelolaan aset sitaan ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk menutupi defisit anggaran di Riau, sehingga pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat atau menambah utang daerah.

Salah satu contoh aset sitaan yang signifikan adalah lahan perkebunan sawit milik PT Duta Palma Group. Kejaksaan Agung telah menyita lahan seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selain itu, sejumlah uang tunai juga telah disita dalam kasus ini, antara lain:

  • Rp450 miliar dari PT Asset Pasific

  • Rp372 miliar dari rekening tersangka

  • Rp301 miliar dari hasil penyitaan lanjutan

  • Rp288 miliar yang baru diumumkan oleh Kejaksaan Agung

Total nilai aset yang telah disita dalam kasus ini mencapai sekitar Rp1,4 triliun, meski sebelumnya muncul klaim bahwa nilai totalnya mencapai Rp600 triliun. Sementara itu, Kejaksaan Agung mencatat bahwa total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp78 triliun.

Jika sebagian aset ini dapat dikembalikan atau dikelola oleh daerah, maka anggaran daerah akan memperoleh tambahan pemasukan yang signifikan untuk menutupi defisit yang ada.

Strategi Memperjuangkan Pengembalian Aset Sitaan ke Riau

Masyarakat, tokoh daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus bersatu dalam memperjuangkan pengembalian aset sitaan Tipikor di Riau kepada daerah. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1.Pendekatan Hukum: Revisi Kebijakan Pengelolaan Aset Sitaan

Pemprov Riau perlu mendorong regulasi yang memungkinkan aset sitaan dari tindak pidana korupsi di daerah dapat dikelola oleh pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah pusat. Alternatif lainnya adalah mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) agar ada mekanisme bagi daerah untuk mendapatkan hak prioritas dalam mengelola aset yang berasal dari wilayahnya sendiri.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x