Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Said Muchtar Tetap Dipidana, Rantai Pembuktian Dipertanyakan: Ada Dugaan Rekayasa Hukum dan Abuse of Power?

waktu baca 6 menit
Selasa, 6 Okt 2026 17:13

GAYO LUES — Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tetap menyatakan Said Muchtar bersalah dalam perkara kehutanan dan menjatuhkan pidana 1 tahun penjara serta denda Rp100 juta masih menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai konstruksi pembuktian dan penggunaan kewenangan dalam perkara tersebut. (/06/10)

Pertanyaan itu bukan semata mengenai ada atau tidaknya penebangan di luar areal PHAT, tetapi bagaimana peristiwa tersebut kemudian dihubungkan secara pidana dengan Said Muchtar.

Sebab, dari uraian putusan yang telah ditelaah, terdapat sejumlah mata rantai pembuktian yang masih layak dipertanyakan, mulai dari 14 tunggul, kayu yang ditemukan di TPK, kayu di sawmill, pihak yang melakukan penebangan, pihak yang memberikan perintah, hingga keterlibatan langsung Said Muchtar.

Dalam perkara tersebut, pemeriksaan menemukan 18 titik koordinat yang terdiri dari satu lokasi sawmill, tiga TPK dan 14 lokasi tunggul bekas penebangan. Tiga TPK dan 14 tunggul tersebut disebut berada di luar area PHAT milik Said Muchtar.

Namun persoalan kemudian muncul ketika hubungan antara 14 tunggul dengan kayu yang ditemukan di TPK diperiksa lebih jauh. Dalam putusan, ahli Yandi Irawan Sutisna disebut menerangkan adanya kesamaan jenis kayu antara kayu di sawmill, TPK dan tunggul.

Tetapi ahli juga tidak dapat memastikan bahwa kayu yang berada di TPK berasal dari 14 tunggul tersebut tanpa metode ilmiah khusus berupa DNA atau uji genetik.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kesamaan jenis kayu dengan kepastian asal kayu. Kesamaan jenis tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kayu tertentu berasal dari tunggul tertentu.

Pertanyaan berikutnya menyangkut siapa yang melakukan dan siapa yang memerintahkan penebangan di luar petak.

Dalam pembelaannya, Said Muchtar mempersoalkan adanya keterangan yang menyebut penebangan di luar petak dilakukan atas perintah Cipto, bukan atas perintah dirinya. Nama Selamat dan Jata juga muncul dalam kaitannya dengan aktivitas penebangan serta tanda pada kayu.

Persoalannya bukan apakah ketidakhadiran seseorang otomatis membuat putusan menjadi batal. Tidak demikian. Namun apabila keterangan mengenai siapa yang memberikan perintah menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, maka publik patut mempertanyakan bagaimana keterangan tersebut diuji dan dinilai dalam proses persidangan.

Siapa yang sebenarnya memerintahkan penebangan? Siapa yang melakukan? Dan apa bukti yang menghubungkan perintah tersebut dengan Said Muchtar?

Pertanyaan lain muncul dari temuan kayu di lokasi usaha. Dalam putusan disebutkan bahwa dari tiga TPK ditemukan 116 batang kayu bulat dengan volume sekitar 259,27 meter kubik.

Di sawmill juga ditemukan 10 batang kayu tanpa barcode yang dalam keterangan tertentu disebut diduga merupakan kayu milik Muhammad Amin alias Amin.

Fakta tersebut penting karena keberadaan kayu di lingkungan usaha Said Muchtar tidak serta-merta berarti seluruh kayu tersebut merupakan milik Said, apalagi otomatis membuktikan bahwa seluruh penebangan dilakukan atas perintah atau sepengetahuannya.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi mempertahankan pertanggungjawaban Said Muchtar antara lain berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang PBPHH dan pemilik kegiatan usaha.

Di sinilah muncul pertanyaan hukum yang perlu dijawab secara terbuka: apakah status sebagai pemegang izin dan pemilik usaha dengan sendirinya cukup untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana atas penebangan tertentu yang dilakukan oleh orang lain, atau tetap harus dibuktikan pengetahuan, perintah, persetujuan maupun keterlibatan individual terdakwa?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena Pengadilan Tinggi pada pokoknya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai kesalahan terdakwa, dengan perubahan pada bagian kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan.

Artinya, konstruksi pembuktian di tingkat Pengadilan Negeri tetap menjadi bagian penting untuk diperiksa.

Ada pula persoalan mengenai status lahan yang diajukan pihak Said Muchtar. Pihak Said menyatakan lahan yang dikelola merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan kawasan hutan negara.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x