Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Said Muchtar Tetap Dipidana, Rantai Pembuktian Dipertanyakan: Ada Dugaan Rekayasa Hukum dan Abuse of Power?

waktu baca 6 menit
Selasa, 6 Okt 2026 17:13

Menurut pihaknya, lahan tersebut memiliki dasar pemberian pemerintah dan kegiatan pemanfaatan kayu dilakukan setelah memenuhi persyaratan legalitas serta pembayaran kewajiban yang dipersyaratkan.

Dalil mengenai APL tersebut tentu masih harus diuji berdasarkan status hukum lokasi secara tepat, koordinat, dasar penetapan kawasan dan unsur pasal yang didakwakan.

Namun apabila benar lokasi yang dipersoalkan berada dalam APL, maka muncul pertanyaan penting: apakah seluruh unsur tindak pidana kehutanan yang didakwakan telah terpenuhi terhadap peristiwa tersebut?

Persoalan lain yang disampaikan Said Muchtar adalah adanya dugaan penebangan di kawasan hutan oleh pihak lain yang menurut keterangannya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Said menyebut persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada sejumlah institusi, termasuk Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI.

Jika terdapat laporan dan bukti pembanding mengenai dugaan pelanggaran oleh pihak lain, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti dan apakah standar penegakan hukum diterapkan secara konsisten kepada setiap pihak.

Namun pertanyaan paling baru muncul ketika Said Muchtar telah dieksekusi dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut keterangan dari pihak Said Muchtar, sesaat sebelum pelaksanaan eksekusi, seorang jaksa disebut sempat menyampaikan bahwa pihak kejaksaan sebenarnya tidak akan melakukan penahanan terhadap Said, tetapi kemudian tindakan tersebut dilakukan karena “perintah pimpinan.”

Pernyataan tersebut, apabila benar disampaikan sebagaimana diklaim, menimbulkan pertanyaan yang tidak kalah penting:

Siapa pimpinan yang dimaksud?

Apakah terdapat perintah resmi? Dalam bentuk apa perintah tersebut diberikan? Apa dasar hukum dan administrasinya? Siapa yang mengambil keputusan akhir mengenai pelaksanaan tindakan tersebut?

Pertanyaan ini bukan berarti menuduh telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Namun setiap tindakan aparat penegak hukum yang membatasi kebebasan seseorang semestinya memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan.

Di sinilah dugaan abuse of power perlu diuji secara objektif. Jika seluruh tindakan memang berdasarkan hukum dan prosedur, maka seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka. Sebaliknya, apabila terdapat tindakan atau keputusan yang tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas, maka hal tersebut patut diperiksa melalui mekanisme pengawasan dan hukum yang tersedia.

Begitu pula dengan dugaan rekayasa hukum. Istilah tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta tanpa pembuktian. Tetapi adanya pertanyaan mengenai rantai pembuktian, asal-usul kayu, pihak yang memerintahkan penebangan, status lokasi, serta penggunaan kewenangan aparat merupakan persoalan yang sah untuk diperiksa.

Terlebih, Pengadilan Tinggi sendiri telah mengubah pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri secara signifikan, dari 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Perubahan tersebut tidak berarti Said terbukti tidak bersalah, tetapi menunjukkan adanya perbedaan penilaian pada tingkat banding terhadap pidana yang tepat.

Kini, yang menjadi perhatian bukan hanya berapa lama Said Muchtar harus menjalani pidana. Lebih jauh, publik membutuhkan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana kesalahan individual Said dibuktikan, bagaimana setiap mata rantai pembuktian dihubungkan, dan bagaimana setiap kewenangan aparat digunakan dalam proses tersebut.

Sebab penegakan hukum tidak cukup hanya menghasilkan seorang yang dipidana. Penegakan hukum juga harus mampu menjelaskan mengapa seseorang dipidana, berdasarkan bukti apa, bagaimana bukti tersebut saling berhubungan, dan apakah seluruh prosesnya berjalan sesuai hukum.

Jika seluruh proses telah sesuai hukum, maka tidak ada alasan untuk menutup ruang klarifikasi.

Siapa yang memberikan perintah? Apa dasar perintahnya? Bagaimana 14 tunggul dihubungkan secara meyakinkan dengan kayu yang ditemukan?

Siapa yang memerintahkan penebangan? Dan apa bukti yang secara individual menghubungkan seluruh rangkaian tersebut dengan Said Muchtar?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini layak dijawab secara terbuka.

MataXpost membuka ruang bagi Kejaksaan, penyidik, pihak terkait maupun pihak lain yang disebut dalam perkara ini untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x