Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Dugaan Kriminalisasi Terhadap Bayu Semakin Mencuat, Sidang Etik Aparat dan Kasasi JPU Kejari Siak Jadi Sorotan

waktu baca 9 menit
Rabu, 7 Okt 2026 04:23

Dengan berjalannya kasus ini hingga upaya kasasi Jaksa, pernyataan dari Dwipa Julius relevan untuk dibahas dan ditelusuri lebih lanjut, terutama karena perkara Bayu terus berlanjut melalui banding hingga kasasi.

Pada saat yang sama, perkara Lasmi yang masih berada dalam rangkaian perkara narkotika yang sama memiliki perjalanan hukum berbeda.

Lasmi yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan lakukan peredaran narkotika dijatuhi hukuman tiga tahun. JPU tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, sementara perkara Bayu terus diperjuangkan melalui banding hingga kasasi.

Perbedaan sikap hukum itu tentu dapat memiliki alasan yuridis. Namun justru karena itulah penjelasannya menjadi penting. Apa perbedaan posisi hukum Bayu dan Lasmi? Apa perbedaan alat bukti keduanya? Apa yang membuat putusan terhadap Bayu dianggap perlu terus dilawan, sedangkan perkara Lasmi tidak?

Lebih jauh lagi, jika Teddy alias TD yang masih mendekam dalam sel penjara dan berada pada posisi sebagai sumber narkotika dalam rangkaian perkara tersebut, mengapa perhatian penegakan hukum tidak terlihat sekuat perhatian terhadap Bayu?

Pertanyaan ini bukan untuk menghapus tanggung jawab siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Pertanyaannya justru sederhana: apakah seluruh rantai narkotika telah dibongkar, atau hanya bagian tertentu yang dikejar sampai ke pengadilan?

Jika sumber narkotika diketahui, seharusnya penyidik dan penuntut umum memiliki kepentingan yang sama untuk mengungkap jaringan tersebut.

Sebab memberantas narkotika tidak cukup dengan menghukum orang yang berada di ujung perkara. Sumber, pemasok, pengendali transaksi, aliran uang, dan jaringan distribusi juga harus ditelusuri.

Namun pertanyaan tersebut justru layak diajukan karena publik sedang melihat sebuah rangkaian yang tidak sederhana: sumber narkotika disebut ada, transaksi disebut ada, Lasmi diproses, Bayu kemudian terseret, aparat yang menangani perkara diperiksa melalui mekanisme etik, pengadilan tidak mengabulkan konstruksi primair terhadap Bayu, putusan banding tetap mempertahankan vonis, tetapi JPU masih melanjutkan perkara melalui kasasi.

Apakah semua itu sekadar rangkaian prosedur hukum yang kebetulan berjalan demikian?

Atau ada pihak lain yang menginginkan konstruksi perkara tertentu yang sejak awal dipertahankan sampai titik terakhir?

Pertanyaan tersebut sekarang berada di hadapan institusi penegak hukum. Kejaksaan bidang pengawasan harus menjelaskan dasar konstruksi dakwaan JPU, sementara Kepolisian harus menjelaskan proses penyidikan dan hasil pemeriksaan etiknya.

Jika ada persoalan dalam assessment, BAP, penangkapan, barang bukti, atau proses pemberian bantuan hukum, semuanya harus dibuka sesuai kewenangan masing-masing.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib Bayu. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap cara negara menggunakan hukum.

Jika hukum bekerja berdasarkan bukti, maka bukti harus mampu menjelaskan seluruh rangkaian perkara. Jika sumber narkotika memang diketahui, jelaskan bagaimana sumber itu ditelusuri.

Jika Bayu memang terbukti memiliki peran pidana, jelaskan bukti independen yang membuktikannya. Jika proses aparat telah benar, tunjukkan hasil pemeriksaannya.

Tetapi jika terdapat bagian dari proses yang tidak dapat dijelaskan, justru di situlah negara harus berkata benar dan berlaku adil terhadap warga sipil yang miskin.

Negara tidak boleh diam dan membiarkan aparat hukum semena-mena terhadap rakyat, serta mempermainkan hukum sesuai pesanan.

Publik tidak membutuhkan perkara yang hanya selesai secara administratif. Publik membutuhkan penegakan hukum yang mampu menjawab pertanyaan paling sederhana sekalipun: siapa sebenarnya sumber narkotika.

Bagaimana Bayu masuk ke dalam perkara, mengapa konstruksi terhadap Bayu terus dipertahankan, apa yang sebenarnya diperiksa dalam mekanisme KKEP, siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan proses tersebut, dan di mana fungsi pengawasan Jaksa bertindak?

Karena ketika pertanyaan-pertanyaan dasar itu dibiarkan menggantung, ruang kecurigaan akan semakin besar. Dan ketika kepercayaan terhadap proses hukum mulai dipertanyakan publik, institusi negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa semuanya sudah sesuai prosedur. Negara harus mampu membuktikannya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x