Dalam persidangan, jaksa mendalilkan adanya pemerasan yang dilakukan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Febrie kemudian mempersoalkan uraian perbuatan konkret yang dituduhkan kepadanya, termasuk bagaimana kehendak dan perintah dirinya dikaitkan dengan tindakan Ferry dalam meminta uang kepada Tan Kian.
Dalam perkara pidana, hubungan antara perbuatan terdakwa, unsur tindak pidana, dan alat bukti harus diuraikan secara jelas. Karena itu, pertanyaan investigatif yang muncul adalah bagaimana hubungan hasil penyidikan awal Kortas Tipidkor dengan konstruksi dakwaan pemerasan dan TPPU yang kemudian dibawa ke persidangan? Apakah rangkaian peristiwa dan alat bukti yang digunakan memiliki kesinambungan yang dapat dipertanggungjawabkan?
Pemerasan berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar perubahan istilah perkara, melainkan kejelasan konstruksi hukum, hubungan antara peristiwa yang disidik dan didakwakan, serta pembuktian keterlibatan Febrie.
Febrie sendiri telah mengajukan nota perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Keberatan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang harus diperiksa dan diputus melalui mekanisme persidangan.
Sorotan kemudian semakin melebar setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.
Perkembangan lebih lanjut terungkap dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026. Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp. Listyo juga disebut sebagai pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end user.
Menurut pemaparan Kapolri, perintah tersebut diduga diteruskan melalui sejumlah pejabat kepolisian lainnya. Penyadapan juga diduga dilakukan tanpa prosedur permohonan penyidik dan dokumen pendukung sebagaimana mestinya.
Perkembangan perkara tersebut membuat pertanyaan mengenai penggunaan kewenangan, mekanisme komando, dan pengawasan internal Polri semakin relevan. Publik pun patut mempertanyakan apakah peristiwa penguntitan Febrie pada 2024 dan penyidikan yang menjeratnya pada 2026 pernah ditelusuri keterkaitannya secara menyeluruh.
Siapa yang mengambil keputusan strategis dalam penyidikan Febrie? Bagaimana proses pengalihan perkara dilakukan? Apakah seluruh tindakan penyidik, penyitaan aset, hingga penyusunan dakwaan telah melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan?
MATA X-POST menilai, seluruh rangkaian peristiwa ini tidak boleh berhenti menjadi polemik antarlembaga. Harus ada pemeriksaan objektif terhadap proses penyidikan, pengalihan perkara, penyitaan aset, penyusunan dakwaan, serta setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Jika Febrie terbukti melakukan tindak pidana, pembuktian harus dilakukan secara sah dan transparan di pengadilan. Sebaliknya, apabila ditemukan rekayasa perkara, kriminalisasi, atau penyalahgunaan kekuasaan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan pihak lain. Kepolisian dan kejaksaan harus berdiri di atas hukum, bukan menjadikan hukum sebagai instrumen pertarungan kekuasaan.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran. Bukan sekadar siapa yang dijadikan tersangka, tetapi juga bagaimana perkara dibangun, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah keadilan benar-benar ditegakkan.
MATA X-POST — Tiada Kebenaran Yang Mendua.







































































































Tidak ada komentar