Fakta ini menunjukkan bahwa penyidikan lebih diarahkan menjerat Bayu, sementara jalur transaksi asli adalah Lasmi dan pihak yang mengendalikan aliran narkotika Teddy dan si pengantar “pesanan” yang ditutupi aparat.
Ironisnya, dalam barang bukti yang diamankan aparat, tidak terlihat adanya timbangan digital milik Lasmi, hanya ada 5 paket sabu, HP, bong (alat hisap) dan satu pack besar isinya ratusan plastik klip kosong.
Padahal, tanpa timbangan, mustahil bagi Lasmi untuk membagi sabu menjadi paket-paket siap edar. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahan konstruksi perkara dan cara aparat menyusun narasi tuduhan terhadap Bayu.
Selain itu, terhadap Bayu, barang bukti tidak ditemukan langsung di tubuhnya, melainkan berada di dalam saku baju yang tergantung di mobil operasional perusahaan.
Bahkan terdapat informasi bahwa kendaraan operasional perusahaan tersebut dipindahkan terlebih dahulu oleh petugas keamanan (sekuriti) sebelum dilakukan penggeledahan polisi.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan terhadap integritas tempat kejadian perkara dan kontinuitas penguasaan barang bukti.
Dalam hukum acara pidana, barang bukti harus dijaga keaslian posisi dan kondisinya agar tidak menimbulkan keraguan mengenai validitas penyitaan.
Keanehan lain juga terlihat dalam proses administrasi barang bukti. Dalam BAP disebutkan polisi menerima dua plastik klip putih yang “diduga” berisi sabu. Namun tidak ditemukan dokumentasi penyegelan awal saat barang pertama kali diamankan.
Selain itu, muncul pertanyaan mengapa penimbangan dilakukan di Pegadaian Cabang Subrantas Panam Pekanbaru, padahal di wilayah Perawang tersedia fasilitas pegadaian yang lebih dekat.
Tidak dijelaskan pula alasan teknis mengapa dua paket barang bukti kemudian dijadikan satu paket saat proses penimbangan.
Dari keseluruhan rangkaian tersebut, muncul penilaian bahwa konstruksi perkara sengaja dibangun untuk mengarahkan Bayu masuk ke dalam skema permufakatan dan kategori pengedar.
Analisis terhadap barang bukti yang dikaitkan kepada Bayu dinilai dibuat lebih besar agar narasi Pasal 114 junto Pasal 132 dapat diterapkan.
Sementara itu, pola perkara yang sebelumnya telah diangkat oleh media lokal dan ramai dibahas di media sosial selama 3 bulan berturut-turut juga menyinggung dugaan praktik entrapment atau penjebakan.
Dalam teori entrapment, aparat diduga mendorong seseorang yang sebelumnya tidak memiliki niat melakukan tindak pidana agar masuk ke dalam skenario pidana melalui orang yang telah dikenal target.
Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa penangkapan Bayu telah dibentuk sedemikian rupa setelah Lasmi berada dalam penguasaan aparat.
Sejumlah pemerhati hukum menilai dakwaan jaksa dalam perkara ini berpotensi dikategorikan kabur atau obscuur libel karena tidak cermat, tidak jelas menguraikan kronologi, serta terdapat perbedaan konstruksi antara dakwaan dan rangkaian fakta dan dalam BAP kepolisian.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penegakan hukum diarahkan pada keadilan atau pada pembuatan target tersangka yang mudah dijerat, sementara aktor utama transaksi narkotika tetap luput dari penyidikan?
Dugaan rekayasa aparat melalui Lasmi sebagai pengedar sekaligus “informan” menegaskan perlunya pengawasan publik dan evaluasi serius terhadap proses hukum.
Seiring itu, masyarakat menuntut tindakan tegas dari lembaga pengawasan. DPRD Siak, DPRD Riau, Komisi Kepolisian, Ombudsman, dan lembaga pengawas hukum lainnya didesak segera mengusut tuntas dugaan rekayasa penyidikan, pengabaian jalur transaksi asli, serta perlakuan khusus terhadap Lasmi, dan memastikan proses hukum terhadap Bayu berjalan adil serta transparan.









































































































Tidak ada komentar