Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Skandal Polsek Tualang: Indikasi Manipulasi dan Dugaan Penjebakan Terbongkar! (Bag: 19)

waktu baca 8 menit
Sabtu, 9 Mei 2026 06:10

Mataxpost | Siak,- Berdasarkan isi dakwaan Nomor Perkara 143/Pid.Sus/2026/PN Sak an. Lasmi dan 144/Pid.Sus/2026/PN Sak, an.Bayu , kedua surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Reza terlihat sejumlah poin penting yang justru memperkuat dugaan adanya penjebakan dalam konstruksi perkara yang dipaksakan untuk menghubungkan Bayu alias Bule ke dalam skema permufakatan dan peredaran narkotika. (09/05)

Dalam dakwaan disebutkan secara jelas bahwa Lasmi terlebih dahulu menghubungi Teddy Supriyadi alias Teddy untuk membeli sabu seharga Rp1,3 juta.

Setelah itu, Lasmi diarahkan mentransfer uang ke rekening BCA nomor 034xxx136 atas nama Junaidi. Artinya, secara yuridis rantai awal dugaan peredaran justru berada pada Teddy, pihak pengendali rekening, dan pihak pemasok barang.

Namun anehnya, arah pengembangan perkara tidak difokuskan untuk memburu Teddy maupun pengantar “pesanan” dan pemilik rekening penerima transfer tersebut, pihak kepolisian mengaburkan identitas dengan menetapkan Teddy DPO.

Padahal dalam logika penegakan hukum narkotika, ketika penyidik telah mengetahui aliran uang, nama rekening, hingga pola pengambilan barang, maka semestinya pengembangan diarahkan kepada pemasok utama dan jaringan di atasnya.

Akan tetapi dalam perkara ini, justru muncul target baru, yakni Bayu, yang sebelumnya hanya disebut memiliki hubungan utang sebesar Rp250 ribu dengan Lasmi.

Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai orientasi penegakan hukum dalam perkara tersebut. Sebab berdasarkan dakwaan sendiri, Bayu bukan pihak yang membeli narkotika kepada Teddy, bukan pihak yang mentransfer uang, dan bukan pihak yang mengambil barang dari lokasi awal.

Namun justru Bayu yang kemudian dibangun sebagai pihak yang akan menjual narkotika dan diposisikan masuk dalam skema Pasal 114 junto Pasal 132 Undang-Undang Narkotika.

Kejanggalan lain terlihat pada konstruksi pembagian barang bukti. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Lasmi memperoleh empat paket sabu dari hasil pembelian senilai Rp1,3 juta.

Namun, setelah proses penangkapan, total barang bukti yang dikaitkan dengan Lasmi hanya tersisa 0,33 gram dari dua paket yang kemudian dibagi menjadi lima paket. Sementara itu, Bayu justru dibebani 0,67 gram dari dua paket lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, Lasmi selain diduga sebagai pengedar juga disebut pernah sebagai “cepu” yaitu seseorang yang bekerja sama dengan aparat sebagai sumber informasi dalam kasus tertentu.

Dari fakta tersebut, dengan barang bukti yang sangat kecil, muncul dugaan adanya perlakuan khusus dan pola penyelamatan dalam proses hukum terhadap Lasmi oleh pihak kepolisian.

Jika dikaji secara logika ekonomi dan praktik umum peredaran narkotika, kondisi tersebut dinilai tidak lazim. Sebab seseorang yang membeli sabu dengan harga Rp1,3 juta kepada narapidana tentu memiliki orientasi keuntungan.

Sangat sulit diterima akal sehat apabila Lasmi justru menyerahkan bagian lebih besar kepada Bayu tanpa keuntungan yang jelas, sementara kondisi ekonominya sendiri diketahui memprihatinkan.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, kehidupan lasmi cukup memprihatinkan, dengan kondisi tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah masuk akal seseorang dengan kondisi ekonomi terbatas membeli sabu senilai Rp1,3 juta hanya untuk konsumsi pribadi atau sekadar dibagikan tanpa memperoleh keuntungan?

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x