Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Skandal Perkara Narkotika Siak: Menguak Dugaan Rekayasa Hukum dan Praktik Mafia Peradilan

waktu baca 14 menit
Jumat, 20 Nov 2026 07:56

Jawaban tersebut menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana penyidik telah menelusuri peran Teddy, termasuk komunikasi sebelum transaksi, alur pembayaran, sumber barang, dan hubungan dengan pihak yang mengarahkan pengambilan empat paket sabu.

Tentu, seseorang tidak dapat langsung dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam komunikasi atau keterangan terdakwa. Penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti dan terpenuhinya ketentuan hukum.

Namun, apabila terdapat informasi yang relevan mengenai dugaan keterlibatan seseorang dalam rangkaian tindak pidana, penyidik perlu menjelaskan apakah informasi tersebut telah didalami dan bagaimana hasilnya.

Pertanyaan mengenai Teddy semakin besar setelah diketahui bahwa yang bersangkutan disebut sedang menjalani hukuman 5 tahun 3 bulan dalam perkara narkotika di Rutan Siak. Informasi tersebut merujuk pada keterangan mantan Kanit Reskrim Polsek Tualang, Iptu Alan, serta penelusuran informasi perkara melalui SIPP.

Jika keberadaan Teddy dapat diketahui melalui Rutan Siak, mengapa status DPO tersebut diterbitkan? Apakah status tersebut muncul sebelum Teddy menjalani hukuman dalam perkara lain? Kapan status DPO diterbitkan, kapan keberadaannya diketahui, dan bagaimana tindak lanjut penyidik setelah mengetahui yang bersangkutan berada di dalam rutan?

Pertanyaan lainnya, dalam uraian dakwaan JPU yang tercantum di SIPP, Teddy justru disebut sebagai saksi. Kapan Teddy diperiksa sebagai saksi, apa materi pemeriksaannya, dan apakah keterangannya pernah diuji di hadapan majelis hakim?

Setelah persoalan status DPO tersebut menjadi sorotan, penyidik Polsek Tualang disebut mendatangi Rutan Siak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Teddy.

Redaksi memperoleh dokumen bernomor B/102/II/RES.4.2./2026/RESKRIM yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. Dokumen ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tanggal pemeriksaan, materi pertanyaan, status Teddy ketika diperiksa, serta tindak lanjut penyidikan setelah pemeriksaan dilakukan.

Hal yang perlu dijawab bukan semata-mata mengapa Teddy belum ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih mendasar adalah apakah penyidik telah melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang muncul dalam rangkaian transaksi, termasuk komunikasi, aliran uang, sumber narkotika, dan proses penyerahan barang.

Jika penyidikan telah dilakukan, publik berhak mengetahui perkembangan dan hasilnya sesuai ketentuan hukum. Jika belum, perlu dijelaskan apa kendalanya.

Persoalan berikutnya yang patut mendapat penjelasan muncul dari administrasi penuntutan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Hendrawan didampingi Jaksa Vindy Aurela Putri. Bahkan, Sindy dikabarkan turut membacakan surat dakwaan dan menjalankan fungsi penuntutan dalam persidangan kedua perkara tersebut.

Namun, berdasarkan penelusuran administrasi perkara melalui SIPP PN Siak, nama Vindy Aurela Putri tidak tercantum dalam daftar Penuntut Umum pada perkara Lasmi maupun Bayu.

Keanehan semakin terlihat ketika dalam salah satu persidangan pembacaan tanggapan jaksa, Vindy disebut hadir seorang diri. Padahal, namanya tidak tercantum dalam daftar JPU yang tertera pada administrasi perkara yang ditelusuri redaksi.

Atas dasar surat penugasan apa Sindy menjalankan fungsi penuntutan? Apakah terdapat surat perintah atau penunjukan resmi yang menjadi dasar keterlibatannya? Jika ada, mengapa namanya tidak tercantum dalam administrasi perkara yang diperiksa redaksi?

Persoalan tersebut sebelumnya telah diketahui keluarga Bayu dan dilaporkan kepada Komisi Yudisial sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan saksi. Setelah persoalan itu menjadi perhatian, Sindy disebut tidak lagi terlihat menghadiri persidangan Bayu berikutnya.

Perubahan tersebut tentu membutuhkan penjelasan resmi. Kejaksaan Negeri Siak dan Kejaksaan Tinggi Riau perlu membuka dasar administrasi penugasan jaksa yang terlibat, termasuk memastikan apakah seluruh tindakan penuntutan telah dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan surat tugas yang sah.

Persoalan berikutnya terlihat dari pola persidangan kedua terdakwa. Sejak awal persidangan hingga tahap sebelum pembacaan tuntutan, Lasmi dan Bayu disebut beberapa kali dihadirkan bersama. Namun, ketika memasuki tahap penuntutan, persidangan keduanya mulai dipisahkan dan pola tersebut berlanjut hingga pembacaan putusan.

Mengapa persidangan yang sebelumnya berjalan bersama kemudian dipisahkan pada tahapan penting? Apakah pemisahan tersebut didasarkan pada pertimbangan teknis, strategi penuntutan, atau alasan yuridis tertentu?

Mengingat kedua perkara memiliki keterkaitan dalam rangkaian peristiwa yang sama, penjelasan mengenai pemisahan persidangan menjadi penting agar publik dapat memahami dasar penanganan masing-masing terdakwa.

Setelah persoalan penyidikan dan administrasi penuntutan tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada konstruksi hukum yang digunakan JPU dalam menuntut Bayu.

JPU Reza Hendrawan menuntut Bayu menggunakan Pasal 114 juncto Pasal 132 Undang-Undang Narkotika dengan alternatif Pasal 609 KUHP sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara.

Konstruksi tuntutan tersebut dipersoalkan karena menurut informasi persidangan yang dihimpun Mataxpost, pembuktian mengenai peran Bayu dalam peredaran narkotika dinilai masih menyisakan pertanyaan.

Dalam persidangan, Lasmi dan Bayu disebut memberikan keterangan bahwa penyerahan narkotika tersebut berkaitan dengan persoalan utang Lasmi kepada Bayu yang telah lama belum dibayar.

Majelis hakim PN Siak pada akhirnya tidak menerima konstruksi peredaran narkotika sebagaimana tuntutan JPU. Bayu dinyatakan terbukti dalam penguasaan atau kepemilikan narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x