Perbedaan antara tuntutan JPU dan putusan majelis hakim menjadi bagian penting dalam perkara ini. Sebab, setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di persidangan.
Keberadaan barang bukti atau komunikasi antara para pihak tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.
Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh JPU ke Pengadilan Tinggi Riau. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Mataxpost, perkara tercatat dengan Nomor 799/PID.SUS/2026/PT PBR dan diputus pada 16 September 2026. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Siak.
Namun, JPU tidak berhenti pada tingkat banding. Pada 29 September 2026, Reza Hendrawan dan Mia Tania kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan tersebut tercatat dalam Akta Pernyataan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid/2026/PN Sak.
Pengajuan kasasi merupakan hak hukum penuntut umum. Namun, langkah tersebut memunculkan pertanyaan ketika dibandingkan dengan penanganan perkara Lasmi.
Lalu, apa sebenarnya alasan Jaksa begitu ngotot menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi? Apa yang hendak diperjuangkan, dan adakah motif atau kepentingan lain di balik langkah tersebut?
Jika perbedaan hukuman Bayu dan Lasmi hanya terpaut enam bulan, sementara posisi dan peran keduanya berbeda, maka kegigihan Jaksa mempertahankan perkara ini patut dipertanyakan. Apakah langkah tersebut semata-mata demi penegakan hukum, atau ada persoalan lain yang belum terungkap?
Apakah JPU juga mengajukan upaya hukum terhadap Lasmi? Jika tidak, apa pertimbangan yuridis yang mendasari perbedaan sikap tersebut? Mengapa upaya hukum terhadap Bayu terus dilanjutkan hingga kasasi, sementara posisi Teddy dalam rangkaian transaksi yang sama masih menyisakan pertanyaan?
Pertanyaan ini bukan untuk menyamakan pertanggungjawaban pidana Lasmi dan Bayu. Keduanya tetap harus dinilai berdasarkan perbuatan dan alat bukti masing-masing. Namun, apabila terdapat perbedaan sikap penuntutan dan upaya hukum, Kejaksaan perlu menjelaskan dasar pertimbangan hukumnya secara terbuka.
Publik juga perlu mengetahui alasan JPU mengajukan kasasi setelah putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Siak. Apa aspek penerapan hukum yang dipersoalkan? Bagian mana dari pertimbangan judex facti yang dianggap keliru? Dan bagaimana argumentasi kasasi tersebut berkaitan dengan fakta pembuktian di persidangan?
Kasasi bukan sekadar pengulangan ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Upaya hukum tersebut harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, sehingga argumentasi penuntut umum perlu dapat diuji secara yuridis.
Satu pertanyaan yang tidak kalah mendasar muncul dari keputusan JPU untuk terus melanjutkan upaya hukum terhadap Bayu hingga tingkat kasasi. Apakah langkah tersebut semata-mata didasarkan pada penilaian yuridis bahwa putusan pengadilan sebelumnya keliru, atau terdapat keinginan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Bayu diperberat?
Pertanyaan ini patut diajukan dengan melihat perbandingan putusan terhadap kedua terdakwa. Bayu, yang menurut fakta persidangan tidak terbukti melakukan peredaran narkotika sebagaimana konstruksi tuntutan JPU, dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, Lasmi yang dalam perkara tersebut disebut melakukan pembelian narkotika secara langsung melalui komunikasi dengan Teddy dan diduga memiliki niat untuk menjualnya, justru dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan penuntutan dan penerapan hukum terhadap masing-masing terdakwa.
Jika sejak awal Bayu tidak terlibat dalam komunikasi transaksi antara Lasmi dan Teddy, tidak ikut menginisiasi pembelian, serta tidak terlibat dalam aliran uang Rp1,3 juta untuk pembayaran sabu tersebut, atas dasar pembuktian apa JPU tetap mempertahankan konstruksi perkara yang menempatkan Bayu dalam posisi hukum yang dipersoalkan?
Mengapa pula JPU masih melanjutkan upaya hukum setelah Pengadilan Tinggi Riau menguatkan putusan PN Siak yang menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan kepada Bayu?
Apakah dalam memori kasasinya JPU secara tegas meminta Mahkamah Agung memperberat hukuman Bayu? dan mengubah kualifikasi tindak pidana, atau semata-mata mempersoalkan penerapan hukum oleh majelis hakim sebelumnya? Isi memori kasasi menjadi dokumen penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Jika memang terdapat permintaan pemberatan hukuman, publik berhak mengetahui apa dasar yuridisnya. Sebab, tuntutan pidana harus bertumpu pada pembuktian dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa, bukan semata-mata pada keinginan penuntut umum untuk mempertahankan konstruksi perkara.
Namun, apabila perbedaan peran dan keterlibatan keduanya memang sebagaimana terungkap dalam persidangan, Kejaksaan perlu menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan hukum yang digunakan.
Dalam konteks ini, muncul pula pertanyaan yang lebih serius: apakah pengajuan kasasi tersebut sepenuhnya merupakan keputusan profesional JPU berdasarkan penilaian hukum, atau terdapat faktor lain yang memengaruhi pengambilan keputusan?
Apakah ada kepentingan pribadi? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Atau jangan-jangan terdapat pihak eksternal yang berhubungan dengan Teddy? Yang berusaha memengaruhi arah penanganan perkara agar upaya hukum terhadap Bayu terus dilanjutkan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi intervensi atau adanya motif pribadi. Namun, mengingat rangkaian persoalan yang sebelumnya muncul.









































































































Tidak ada komentar