Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Skandal Perkara Narkotika Siak: Menguak Dugaan Rekayasa Hukum dan Praktik Mafia Peradilan

waktu baca 14 menit
Jumat, 20 Nov 2026 07:56

Transparansi mengenai alasan pengajuan kasasi menjadi penting untuk menutup ruang spekulasi dan memastikan bahwa kewenangan penuntutan dijalankan secara independen, profesional, serta bebas dari tekanan pihak mana pun.

Kejaksaan perlu menjelaskan siapa yang menyusun dan menyetujui memori kasasi, apa alasan yuridis yang diajukan, apakah telah dilakukan evaluasi terhadap fakta persidangan dan putusan banding, serta apakah terdapat arahan atau intervensi dari pihak di luar mekanisme kedinasan yang sah.

Persoalan penanganan perkara ini juga berkembang ke ranah pengawasan internal dan eksternal. Jaksa Reza Hendrawan, Jaksa Vindy Aurela Putri disebut telah dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau melalui eksaminasi yuridis oleh sejumlah akademisi terkait penanganan perkara tersebut.

Namun laporan Eksaminasi di kejaksaan tinggi riau hingga kini tidak mendapat kejelasan tindak lanjut nya.

Keluarga Bayu juga menyatakan akan membawa persoalan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan menyampaikan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia.

Di sisi lain, informasi mengenai sanksi etik terhadap sejumlah personel Polsek Tualang yang disampaikan Bidpropam Polda Riau pada 16 November 2026 menjadi perkembangan yang tidak boleh diabaikan.

Rangkaian kejanggalan itu semakin menarik perhatian setelah sejumlah personel Polsek Tualang yang dilaporkan terkait penanganan perkara tersebut telah dijatuhi sanksi etik melalui mekanisme Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Informasi tersebut disampaikan Bidpropam Polda Riau kepada Ade Monchai pada 16 November 2026.

Penjatuhan sanksi etik terhadap personel kepolisian merupakan persoalan tersendiri. Namun, apabila pelanggaran yang terbukti berkaitan langsung dengan proses penyidikan Bayu, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap kualitas dan keabsahan proses penyidikan yang dijadikan dasar penuntutan

Sanksi etik tidak otomatis membatalkan perkara pidana atau menjadikan seluruh alat bukti tidak sah. Namun, jika pelanggaran yang terbukti berkaitan dengan proses memperoleh alat bukti, penyusunan berkas perkara, pelanggaran lainnya maka harus ada evaluasi terhadap prosedur, keaslian, dan keabsahan bukti tersebut sesuai hukum acara yang berlaku.

Kejaksaan tidak sepatutnya mengabaikan informasi mengenai pelanggaran etik yang memiliki kemungkinan relevansi terhadap perkara yang sedang ditangani. Terlebih, JPU menggunakan hasil penyidikan kepolisian sebagai dasar menyusun dakwaan dan mengajukan tuntutan.

Karena itu, Kejaksaan Negeri Siak dan Kejaksaan Tinggi Riau perlu menjelaskan apakah hasil pemeriksaan etik tersebut telah diketahui dan apakah telah dilakukan evaluasi terhadap proses penyidikan yang menjadi dasar penuntutan Bayu.

Polsek Tualang juga perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status DPO Teddy, pemeriksaannya di Rutan Siak, tindak lanjut penyidikan, serta asal-usul dan proses pengumpulan bukti elektronik yang dipersoalkan.

Keluarga Bayu berharap seluruh rangkaian penanganan perkara diperiksa secara objektif, mulai dari proses penyidikan, administrasi penuntutan, pembuktian di persidangan, hingga upaya hukum yang saat ini ditempuh JPU di tingkat kasasi.

Mereka meminta Mahkamah Agung tidak hanya melihat perkara dari sudut pandang dakwaan dan tuntutan, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, kekuatan alat bukti, keutuhan bukti elektronik, serta relevansi perkembangan pemeriksaan etik terhadap proses penyidikan.

Keluarga berharap Mahkamah Agung memberikan putusan yang adil. Apabila unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mereka memohon agar Bayu dijatuhi putusan bebas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Rangkaian pemberitaan investigasi ini telah diangkat Mataxpost secara berkelanjutan hingga 40 bagian. Penelusuran tersebut mencakup perkara Lasmi Binti (Alm) Ramli, Bayu alias Bule,Teddy Supriyadi alias Teddy Boxer, proses penyidikan Polsek Tualang, dugaan entrapment, serta berbagai pertanyaan mengenai konstruksi penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Untuk menelusuri rangkaian pemberitaan tersebut, pembaca dapat mengunjungi Mataxpost.com dengan kata kunci: Polsek Tualang | Teddy Supriyadi alias Teddy | Bayu alias Bule | Lasmi Binti (Alm) Ramli | Dugaan Entrapment | Dugaan Rekayasa Hukum | Perkara Narkotika Siak.

Perkara ini bukan hanya menyangkut nasib seorang terdakwa. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kewenangan penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan dijalankan secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika administrasi penugasan jaksa dipertanyakan, komunikasi penting tidak dibuka secara menyeluruh, asal-usul bukti elektronik masih dipersoalkan, posisi seseorang yang disebut dalam rangkaian transaksi belum memperoleh penjelasan memadai, dan personel kepolisian yang menangani perkara dijatuhi sanksi etik, maka publik berhak memperoleh jawaban yang terang.

Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan. Tidak boleh pula seseorang kehilangan haknya hanya karena proses hukum yang tidak transparan atau pembuktian yang tidak diuji secara cermat.

Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menzalimi orang. Kewenangan penegakan hukum bukan kekuasaan tanpa batas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi upaya mempertahankan suatu konstruksi perkara dengan mengabaikan fakta yang telah diuji di persidangan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x