Ia turut mengingatkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional pada era digital tidak selalu berbentuk serangan fisik. Penguasaan informasi, manipulasi persepsi, propaganda, dan penyebaran narasi yang terorganisasi dapat menjadi instrumen untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Karena itu, pola penyebaran informasi, keterkaitan antarakun, sumber pendanaan, serta kemungkinan adanya pengendali distribusi propaganda perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, Ade menegaskan bahwa kritik masyarakat, termasuk melalui media sosial dan demonstrasi, merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi negara.
Justru pemerintahan yang kuat harus berani menerima kritik, menjawab persoalan publik, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Ia juga menyinggung gerakan demonstrasi yang menggunakan slogan “Indonesia Gelap”. Menurutnya, setiap gerakan harus dinilai berdasarkan tuntutan, fakta, dan cara penyampaiannya.
Tidak tepat menganggap seluruh gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu, sebagaimana tidak tepat pula membenarkan setiap tindakan hanya karena mengatasnamakan rakyat.
Jika ditemukan bukti adanya pengerahan massa berbayar, manipulasi aspirasi, intimidasi, atau provokasi yang dirancang untuk menciptakan kekacauan, pihak yang mengatur dan membiayainya harus ditelusuri melalui proses hukum.
“Jangan sampai suara rakyat dan idealisme mahasiswa dijadikan kendaraan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersembunyi. Jika memang ada pengerahan massa berbayar, buktikan. Jangan asal menuduh, tetapi jangan pula menutup mata terhadap pelanggaran,” katanya.
Ade mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi sepihak, termasuk konten yang menyerang simbol dan kehormatan kepala negara. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme hukum, bukan tindakan main hakim sendiri.
Ia menilai situasi tersebut juga perlu dicermati dalam perspektif proxy war atau perang melalui pengaruh, informasi, dan pembentukan persepsi. Perpecahan internal, konflik antarlembaga, serta hilangnya kepercayaan publik dapat menjadi celah yang melemahkan ketahanan nasional.
“Kalau menghadapi perang opini, jawab dengan data. Kalau ada informasi salah, luruskan dengan fakta. Jangan hoaks dibalas hoaks dan provokasi dibalas provokasi. Jangan sampai kita kehilangan akal sehat karena terbawa arus media sosial,” tegasnya.
Di sisi lain, Ade bersama sejumlah kader FKPPI yang dikenal sebagai Anak Kolong mendorong pembenahan menyeluruh di tubuh Polri, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Evaluasi harus menyentuh sistem pengawasan, kepemimpinan, integritas personel, dan keberanian menindak penyalahgunaan kewenangan.
Ia secara khusus menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkotika, kartel, maupun praktik perlindungan terhadap kejahatan narkoba. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan ancaman serius bagi kepercayaan publik dan masa depan generasi muda Indonesia.
“Jika ada anggota Polri terbukti terlibat jaringan kartel narkoba, ikut mengedarkan, atau melindungi kejahatan narkotika, tindak tegas. Proses pidana jika memenuhi unsur, berikan sanksi etik dan disiplin, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai ketentuan. Jangan biarkan oknum merusak nama baik institusi yang dibangun dengan pengorbanan banyak anggota berintegritas,” ujarnya.
Ade menegaskan, pembenahan institusi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat, pernyataan komitmen, ataupun pencitraan. Harus ada pengawasan nyata, pemeriksaan independen, dan pertanggungjawaban pimpinan terhadap organisasi yang berada di bawah kewenangannya.
“Kita tidak perlu takut kehilangan oknum yang merusak institusi. Justru harus berani membersihkannya melalui mekanisme hukum. Indonesia masih memiliki banyak generasi muda berintegritas yang siap mengabdi. Jangan korbankan masa depan generasi emas bangsa demi kepentingan pribadi dan keluarga segelintir orang,” katanya.
Tidak ada komentar