Dalam kesempatan itu, Ade menyerukan kepada seluruh pimpinan TNI, mulai dari Pangkostrad, Pangdam, KSAD, KSAL hingga KSAU, serta jajaran pimpinan Polri agar menjaga soliditas dan tidak menempatkan persaingan jabatan maupun kepentingan kelompok di atas kepentingan negara.
Menurutnya, TNI dan Polri memiliki tugas serta kewenangan berbeda, tetapi sama-sama mengemban tanggung jawab penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan NKRI. Keduanya harus profesional, tidak terseret politik praktis, serta menjalankan tugas berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Pangkat boleh jenderal, jabatan boleh tinggi, tetapi kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kehormatan tertinggi seorang prajurit dan Bhayangkara. Jangan pernah menempatkan kepentingan pribadi, kelompok, atau jaringan kekuasaan di atas kepentingan negara,” tegas Ade.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik atau melindungi penyalahgunaan kekuasaan. Jika ada pihak yang menggarong uang negara, usut. Jika ada aparat menyalahgunakan kewenangan, tindak. Jika ada pejabat melanggar hukum, proses tanpa pandang bulu. Sebaliknya, aspirasi dan kritik masyarakat harus didengar serta dijawab secara terbuka.
Ade turut mengingatkan sejarah kelam bangsa, termasuk peristiwa G30S 1965, sebagai pelajaran bahwa konflik kepentingan dan perpecahan politik dapat meninggalkan luka panjang bagi kehidupan nasional.
“Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, mengingatkan agar perpecahan dan konflik kepentingan tidak kembali membawa bangsa ini pada tragedi kelam. Sejarah harus menjadi pelajaran. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang mengorbankan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, Ade mengajak seluruh keluarga besar FKPPI dari Sabang sampai Merauke, khususnya putra-putri dan keturunan prajurit TNI-Polri, memperkuat konsolidasi, persaudaraan, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. FKPPI harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan bagian dari pertentangan yang memperlemah bangsa.
“FKPPI se-Indonesia, saatnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada seluruh jenderal TNI dan petinggi Polri, tunjukkan kesetiaan kepada negara. Jangan biarkan Indonesia terpecah oleh kepentingan siapa pun. Kesetiaan kepada NKRI adalah nomor satu!” serunya.
Ade menegaskan bahwa FKPPI siap berdiri tegak menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk tindakan makar, pengkhianatan terhadap konstitusi, dan upaya merongrong keutuhan NKRI. Baginya, tidak boleh ada kekuatan, jabatan, ataupun kepentingan kelompok yang ditempatkan di atas kepentingan bangsa.
“Kami siap berdiri di garis terdepan melawan segala bentuk makar dan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kami siap berjuang menjaga NKRI dengan keberanian, persatuan, kecerdasan, dan penegakan hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih besar daripada negara. Namun, perjuangan menjaga Indonesia harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum. Kami tidak akan membiarkan bangsa ini dipecah belah oleh siapa pun,” tegasnya.
Ade menambahkan, dukungan terhadap Presiden, Kapolri, serta institusi TNI-Polri harus dimaknai sebagai dukungan terhadap tegaknya konstitusi, stabilitas negara, dan kepentingan rakyat, bukan pembenaran terhadap setiap kebijakan atau tindakan pejabat.
Indonesia membutuhkan ketegasan hukum sekaligus kedewasaan demokrasi. Presiden harus mendapatkan perlindungan, institusi negara harus dijaga, aparat yang terbukti melanggar harus ditindak, dan hak rakyat untuk menyampaikan kritik harus tetap dihormati.
Menjaga negara bukan berarti membungkam kritik. Menjaga demokrasi juga bukan berarti membiarkan provokasi, manipulasi, dan pelanggaran hukum. Keduanya harus berjalan dalam koridor konstitusi.
#JAGAPRESIDENPRABOWO #JAGAKAPOLRI #JAGATNI #FKPPI #FKPPISEINDONESIA #ADEMONCHAI #SATGASINTELIJENFKPPI #PERSATUANINDONESIA #JAGANKRI #LAWANMAKAR
Tidak ada komentar