Pasal 82 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur pengecualian penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sementara itu, huruf e mengatur pengecualian terhadap tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, dengan pengecualian apabila perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan.
Apabila sangkaan terhadap DK menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidananya mencapai enam tahun penjara karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Lantas, bagaimana penyidik dan hakim menerapkan ketentuan tersebut? Bagaimana hubungan antara pengecualian karena kealpaan dalam Pasal 82 huruf e dengan ketentuan tindak pidana terhadap nyawa dalam huruf f? Apa pertimbangan hukum yang mendasari pengesahan RJ oleh Pengadilan Negeri Siak?
Persoalan lainnya adalah pemenuhan hak seluruh korban. Apakah keluarga Alwi dan seluruh korban luka telah dilibatkan dalam kesepakatan perdamaian? Berapa nilai ganti rugi yang diberikan?
Apakah biaya pengobatan, santunan, dan seluruh kewajiban pemulihan telah dipenuhi sebelum penghentian penyidikan diterbitkan?
Pasal 79 KUHAP mengatur bahwa pemulihan harus dituangkan dalam kesepakatan, dilaksanakan paling lama tujuh hari, dan penghentian perkara dilakukan setelah seluruh kesepakatan terlaksana.
Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana proses perdamaian tersebut berlangsung. Kapan permohonan RJ diajukan?
Kapan kesepakatan ditandatangani? Kapan seluruh ganti rugi dibayarkan? Siapa saja yang menghadiri gelar perkara khusus? Apa hasil kajian penyidik mengenai penerapan Pasal 82 KUHAP?
Di sinilah dua perkara yang melibatkan kakak beradik tersebut mulai menimbulkan pertanyaan yang lebih luas mengenai konsistensi penegakan hukum di Siak.
Apakah ada pihak yang sengaja membiarkan pengembangan perkara terhadap Teddy tidak berlanjut, meskipun namanya telah disebut dalam rangkaian perkara Lasmi dan Bayu?
Apakah jaringan pergaulan DK alias Dedi Boxer dengan sejumlah aparat memiliki pengaruh terhadap penanganan perkara tersebut?
Pertanyaan yang lebih serius juga muncul: adakah intervensi pihak tertentu, penyalahgunaan kewenangan, atau dugaan penerimaan imbalan yang memengaruhi arah penanganan perkara?
Kejati Riau dan Polda Riau perlu menelusuri secara independen seluruh proses penanganan kedua perkara tersebut.
Dalam perkara Teddy, penelusuran harus mencakup pemeriksaan yang pernah dilakukan penyidik Polsek Tualang, status hukumnya, hasil pendalaman, tindak lanjut atas keterangan dalam persidangan, serta alasan belum adanya kejelasan proses hukum terhadap nama yang disebut dalam dugaan pemasokan narkotika.
Sementara dalam perkara Dedi Boxer, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dasar penerapan RJ, pemenuhan hak seluruh korban, pelaksanaan kesepakatan perdamaian, serta pertimbangan hukum di balik penetapan Pengadilan Negeri Siak.
Penegakan hukum narkotika tidak boleh hanya berhenti pada orang-orang yang berada di lapisan bawah. Jika terdapat dugaan pemasok yang disebut dalam persidangan, mata rantai di atasnya juga harus ditelusuri.
Jangan sampai penanganan perkara hanya menyentuh pihak tertentu, sementara nama-nama lain yang muncul dalam rangkaian perkara tidak memperoleh kejelasan.
Demikian pula mekanisme keadilan restoratif tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda berdasarkan kedudukan, kekuatan ekonomi, ataupun luasnya jaringan pergaulan seseorang.
Kini, publik menunggu jawaban aparat penegak hukum. Mengapa nama yang berulang kali disebut dalam rangkaian perkara narkotika belum memperoleh kejelasan proses hukum, sementara perkara kecelakaan maut yang melibatkan kakaknya justru berakhir melalui RJ?
Dua perkara berbeda, tetapi keduanya sama-sama menguji konsistensi penegakan hukum di Kabupaten Siak.
Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap pihak tertentu, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan pergaulan luas.


































































































Tidak ada komentar