Sementara itu, pemberitaan 15 Juli 2026 menyoroti sejumlah fakta persidangan, termasuk hubungan komunikasi, transaksi, dan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang disebut dalam rangkaian perolehan narkotika tersebut.
Dengan demikian, muncul pertanyaan yang tidak bisa dianggap sepele: mengapa mata rantai yang disebut sebagai pemasok belum terlihat diproses secara terbuka, sementara orang-orang yang berada di bawahnya justru telah menjalani proses hukum?
BAYU BURUH SOPIR DIKASASI, LASMI TIDAK DIAJUKAN UPAYA HUKUM
Persoalan lain yang semakin memperkuat tanda tanya publik adalah perbedaan langkah hukum JPU Reza Hendrawan terhadap Lasmi dan Bayu Perdana.
Bayu, seorang buruh sopir yang disebut memperoleh sabu dari Lasmi, telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh PN Siak. Namun, berdasarkan fakta yang dipersoalkan pihak keluarga, Bayu diduga kuat menjadi korban jebakan Lasmi dan tidak terbukti secara meyakinkan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagaimana konstruksi dakwaan JPU.
Perkara Bayu kemudian berlanjut ke tingkat banding. Pengadilan Tinggi Riau pada 16 September 2026 disebut menguatkan putusan PN Siak. Kendati demikian, JPU Reza Hendrawan kembali menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.
Langkah JPU tersebut menimbulkan pertanyaan serius ketika dibandingkan dengan penanganan perkara Lasmi.
Lasmi yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara justru tidak diajukan upaya hukum lanjutan oleh JPU, sementara terhadap Bayu yang divonis lebih ringan, JPU justru terus memperjuangkan perkara hingga kasasi.
Mengapa demikian?
Apa pertimbangan hukum JPU Reza Hendrawan sehingga tidak mengajukan banding maupun kasasi terhadap Lasmi, tetapi justru mengajukan kasasi terhadap Bayu?
Apakah terdapat perbedaan penilaian terhadap fakta dan alat bukti dalam kedua perkara tersebut? Ataukah ada pertimbangan lain yang belum pernah dijelaskan kepada publik?
Tentu, perbedaan langkah hukum tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, sebagai perkara yang memiliki keterkaitan dalam rangkaian perolehan narkotika, perbedaan perlakuan tersebut patut mendapatkan penjelasan secara terbuka dan objektif.
MENGAPA TEDDY YANG DISEBUT SEBAGAI PEMASOK BELUM TERLIHAT DIPROSES?
Hal yang paling mendasar dalam perkara ini adalah bagaimana aparat penegak hukum menelusuri seluruh mata rantai peredaran narkotika.
Jika benar Lasmi memperoleh sabu dari Teddy, maka pengungkapan perkara semestinya tidak berhenti pada orang yang menerima, menyimpan, atau menyerahkan narkotika kepada pihak berikutnya.
Penyidik harus menjelaskan sejauh mana pengembangan perkara terhadap pihak yang disebut sebagai pemasok, termasuk pemeriksaan terhadap komunikasi, transaksi keuangan, keterangan saksi, serta bukti lain yang berkaitan dengan dugaan jaringan tersebut.
Apalagi, sebelumnya terdapat informasi bahwa Teddy telah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang. Jika pemeriksaan itu benar dilakukan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana hasilnya dan apa tindak lanjut penyidikannya.
Apakah Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lain? Apakah penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan tersendiri? Apakah berkas perkaranya pernah dikirimkan kepada kejaksaan? Jika belum, apa kendalanya?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika nama Teddy berulang kali muncul dalam rangkaian pemberitaan dan fakta yang disampaikan dalam persidangan.
Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat hanya tajam terhadap pihak-pihak tertentu, sementara sosok yang disebut sebagai sumber pasokan narkotika tidak mendapatkan penjelasan mengenai kelanjutan proses hukumnya.
Tidak ada komentar