MUNCUL DUGAAN PERLINDUNGAN, KEJATI RIAU DAN POLDA RIAU DIMINTA TURUN TANGAN
Rangkaian persoalan ini akhirnya memunculkan dugaan di tengah publik bahwa ada sesuatu yang belum terang dalam penanganan perkara narkotika tersebut.
Bahkan, muncul kecurigaan mengenai kemungkinan adanya perlindungan terhadap Teddy oleh oknum aparat, baik di lingkungan Polsek Tualang maupun dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Siak.
Apakah ada upaya untuk menutup-nutupi keberadaan mata rantai pemasok narkotika yang sebenarnya?
Apakah ada pihak yang sengaja membiarkan perkara terhadap Teddy tidak berlanjut, meskipun namanya telah disebut dalam rangkaian perkara Lasmi dan Bayu?
Bahkan, muncul pertanyaan lebih serius: apakah ada dugaan penerimaan imbalan atau suap agar penanganan perkara terhadap Teddy tidak dikembangkan hingga tuntas?
Pertanyaan tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi suap ataupun keterlibatan aparat. Namun, munculnya kecurigaan semacam ini menunjukkan perlunya pemeriksaan independen dan transparan agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, Kejaksaan Tinggi Riau dan Polda Riau diminta memberikan perhatian serius terhadap perkara ini.
Kejati Riau perlu melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara oleh JPU Reza Hendrawan, termasuk memeriksa alasan tidak ditempuhnya upaya hukum terhadap Lasmi dan dasar pengajuan kasasi terhadap Bayu.
Sementara Polda Riau perlu melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polsek Tualang mengenai proses pengembangan perkara terhadap Teddy, termasuk memastikan apakah pemeriksaan yang disebut pernah dilakukan benar-benar tercatat dalam administrasi penyidikan dan bagaimana tindak lanjutnya.
Jika ditemukan adanya penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, atau indikasi pelanggaran etik maupun pidana, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
KELUARGA BAYU BERHARAP MAHKAMAH AGUNG MEMBERIKAN KEADILAN
Di tengah proses kasasi yang masih berjalan, keluarga Bayu berharap Mahkamah Agung dapat memeriksa perkara tersebut secara cermat, objektif, dan menyeluruh.
Keluarga Bayu meminta agar seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta konstruksi hukum yang digunakan JPU benar-benar diuji kembali.
Mereka berharap Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya, termasuk mempertimbangkan permohonan pembebasan Bayu apabila berdasarkan pemeriksaan hukum memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Sebab, keadilan tidak boleh hanya diukur dari keberhasilan menghukum seseorang, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan bahwa orang yang tidak terbukti bersalah tidak kehilangan kemerdekaannya akibat kekeliruan penegakan hukum.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa pemberantasan narkotika tidak berhenti pada pengguna, kurir, atau orang-orang yang berada di lapisan bawah.
Jika benar terdapat pemasok yang disebut dalam fakta persidangan, maka mata rantai tersebut juga harus ditelusuri dan diproses berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai publik melihat sebuah ironi: Lasmi telah dipidana, Bayu masih harus menghadapi kasasi, sementara Teddy Bokser yang disebut sebagai pemasok justru belum terlihat mempertanggungjawabkan perannya dalam perkara yang sama.
Ada apa sebenarnya di balik perkara narkotika Polsek Tualang ini? Mengapa perkara Bayu terus diperjuangkan hingga kasasi, sementara pengembangan terhadap sosok yang disebut sebagai pemasok justru belum mendapatkan kejelasan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.
Mataxpost: Ungkap Fakta
Tidak ada komentar